14 Pejabat di Pemkot Padang Dimutasi

id Mahyeldi Ansharullah

14 Pejabat di Pemkot Padang Dimutasi

Wako Padang, Mahyeldi Ansharullah.

Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat melakukan mutasi 14 pejabat eselon II yang merupakan kepala dinas dan pejabat setingkat di bawah sekretaris daerah.

"Setelah evaluasi selama enam bulan, perlu ada penyegaran dalam menjaga kinerja ke depan," kata Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah, di Padang, Kamis.

Dia menyebutkan pelantikan keempat belas pejabat tersebut telah dilakukan pada Rabu (26/7).

Secara khusus katanya, beberapa pejabat ada yang kembali masuk jabatan yang pernah diemban sebelumnya.

Adapun pejabat yang ditukar posisinya kata Mahyeldi yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan diisi oleh Andri Yulika yang sebelumnya Kepala Inspektorat, Sahrul pejabat BPKA sebelumnya menempati Sekretaris DPRD.

Kemudian Asisten III Sekdakot diisi oleh Didi Aryadi sebelumnya Diskominfo yang saat ini dikepalai Suardi.

Sedangkan Corri Saidan sebelumnya Asisten III Sekdakot menjadi Kepala Inspektorat.

Kemudian Muji Susilawati yang sebelumnya Kadis Pemberdayaan Perempuan berganti jabatan menjadi Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, sedangkan jabatan yang ditinggalkan diisi Heryanto Rustam.

Kadis Perpustakaan dan Kearsipan lama Zabendri menjadi Kadis Tenaga Kerja dan Perindustrian, sedangkan pejabat lama Eyviet Nazmar menjadi Kadis Perikanan dan Kelautan yang sebelumnya diisi Zalbadri.

Zalbadri mengisi Dinas Pangan, dan ada empat posisi yang hanya bertukar yakni Kadis Penanaman Modal Hervan Bahar bertukar dengan Kepala Bappeda Rudy Rinaldi.

Serta Kadis Perhubungan Hendrizal Azhar bertukar jabatan dengan Kadis Pemadam Kebakaran Dedi Hanidal.

"Evaluasi ini dilakukan sejak terakhir pelantikan pada Desember 2016 lalu," katanya.

Dia berharap kinerja pejabat baru bisa lebih baik dalam menata kota dan memperkuat pelaksanaan perda.

Sementara itu Kepala BKPSDM Padang Habibul Fuadi menambahkan pertukaran tugas ini dilakukan sesuai prestasi dan rapor kinerja khususnya sebagai pegawai pelayanan publik.

Di samping itu kata dia pertukaran posisi ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian target di beberapa OPD. (*)