Padang Aro, (Antara Sumbar) - Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan, Sumatera Barat M Rohmadi mengatakan sejak dilakukan sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada 2016 lalu hingga sekarang belum satupun OPD memanfaatkannya.
"Sampai sekarang baru Nagari Lubuak Ulang Aling Selatan yang memanfaatkan TP4D dan itupun belum optimal sedangkan OPD tidak ada satupun", kata dia, di Padang Aro, Minggu.
Dia menjelaskan, Tim TP4D bekerja mengawal dan membantu OPD atau yang berkaitan dengan keuangan Negara agar penggunaannya sesuai aturan.
"Bila semua program yang menggunakan keuangan Negara dilaksanakan sesuai aturan maka tidak akan ada korupsi," kata dia.
TP4D akan membantu OPD maupun perangkat Nagari mulai dari perencanaan hingga memberikan saran agar dalam penggunaan dana tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Menurut dia, TP4D akan membantu pejabat pemerintah maupun Wali Nagari terbebas dari jeratan hukum.
Akan tetapi baik OPD maupun Wali Nagari belum menyadari manfaatnya sehingga hingga saat ini hanya satu Nagari yang berkoordinasi itupun belum optimal karena jarak yang cukup jauh serta akses transportasi yang tidak lancar dari Lubuak Ulang Aling Selatan.
TP4D kata dia, tidak datang menawarkan jasa kepada pemerintah tetapi mereka yang konsultasi.
Dia menambahkan, program utama kejaksaan sekarang adalah fungsi pencegahan terjadinya korupsi.
"Penindakan upaya terakhir yang dilakukan kejaksaan bila pencegahan tidak berjalan baik," kata dia.
Sementara itu Asisten I Setdakab Solok Selatan Fidel Efendi mengatakan, pihaknya mendorong Wali Nagari memamfaatkan TP4D supaya dalam penggunaan Dana Desa tidak ada kesalahan.
"Dalam waktu dekat akan ada rapat kerja Wali Nagari dan kita akan sampaikan ini," katanya.
Sedangkan untuk OPD katanya, mereka sudah berkoordinasi dengan bagian hukum sebelum melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. (*)
Kajari Solok Selatan: Belum Satupun OPD Manfaatkan TP4D
M Rohmadi (ANTARA SUMBAR/Erik Ifansyah Akbar)
