Padang, (Antara Sumbar) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar), menyatakan komitmen untuk terus memaksimalkan fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di daerah setempat.
"Fungsi TP4D akan dimaksimalkan ke depannya, untuk mengawal dan memastikan penggunaan keuangan negara," kata Kepala Kejati Sumbar Diah Srikanti, dalam jumpa pers Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 di Padang, Sabtu.
Ia menyebutkan tim TP4D tidak melakukan pengawalan terhadap seluruh proyek, melainkan proyek-proyek strategis.
Asisten Intelijen Yuwasdi menyebutkan pihaknya telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman dengan instansi pada 2016.
Beberapa di antaranya adalah pembebasan lahan tapak tower PLN di Bukittinggi, pembangunan gedung UNP yang baru-baru ini diresmikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Sementara untuk 2017 pihaknya juga telah menandatangani kesepahaman dengan beberapa instasni seperti Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar, Dinas Pekerjaan Umum, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol.
TP4D memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal mengamankan dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif.
Selain itu tim tersebut juga memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, terkait perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.
Tim TP4D terdiri dari unsur intel, pidana khusus (pidsus), serta perdata dan tata usaha negara (datun).
Pada bagian lain, Yuwadi juga menyebutkan bagian intelijen terus melakukan program penyuluhan yaitu Jaksa Masuk Sekolah (JMS).
"Materi yang diberikan beragam, mulai dari materi bahaya narkoba, anti korupsi, dan lainnya," katanya. (*)
Kejati Sumbar Komitmen Maksimalkan Fungsi TP4D
Kantor Kejati Sumbar, Jalan Raden Saleh, Padang (Antara)
