DPRD Bungo Mempelajari Pernyertaan Modal Bank Nagari

id Bank Nagari, DPRD Bungo, Jambi

Padang, (Antara Sumbar) - DPRD Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, mempelajari sistem penyertaan modal pemerintah pada Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat.

"Kami ingin mempelajari bagaimana penyertaan modal pemerintah, pengelolaan keuntungan serta pengalokasian dana 'corporate social responsibility' (CSR) bank milik pemerintah tersebut," kata Ketua Komisi II DPRD Bungo Syaiful Bahri ketika berkunjung ke DPRD Sumbar di Padang, Selasa.

Ia mengatakan hal itu akan dijadikan kajian bagi DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka penambahan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bungo ke BPD Jambi.

Syaiful mengatakan masukan dari Bank Nagari akan menjadi pembanding bagi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam penambahan penyertaan modal kepada BPD Jambi.

"Pada tahun 2017, Kabupaten Bungo menambahkan penyertaan modal kepada BPD Jambi sebesar Rp50 miliar dan baru terealisasi sekitar Rp26 miliar," kata dia.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar Burhanuddin menjelaskan, Bank Nagari merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumbar memiliki sekitar 18 persen saham dan keuntungan akhir tahun yang diterima akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Laba akhir tahun dari Bank Nagari ini memberikan kontribusi bagi pembiayaan pembangunan daerah baik bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota," katanya.

Sementara perwakilan dari Bank Nagari Armen mengatakan, saham Bank Nagari dimiliki oleh 21 pemegang saham, yaitu pemerintah provinsi dan 19 pemerintah kabupaten dan kota serta koperasi karyawan Bank Nagari.

Saat ini BPD Sumbar itu telah memiliki 34 kantor cabang dengan total aset mencapai Rp21 triliun dan satu juta nasabah.

"Saat ini Bank Nagari mampu menguasai 35 persen pangsa pasar Sumatera Barat dan 32 persen pangsa pasar kredit," terangnya.

Ia menambahkan, Bank Nagari bisa mencapai "Loan to Deposit Ratio" (LDR) di atas 100 persen. Lebih tinggi dari kondisi perbankan secara nasional yang hanya 98 persen. Sebagian besar penyaluran kredit dialokasikan untuk sektor produktif.

"Dalam pembagian keuntungan Bank Nagari melakukan pembagian keuntungan sesuai dengan persentase kepemilikan saham," kata dia.

Kepala Bagian CSR Bank Nagari Devi Magdalena mengatakan dana sosial Bank Nagari disalurkan untuk kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat serta beasiswa pendidikan. Selain itu juga melalui bantuan peningkatan ekonomi rakyat.

"Penyaluran dana CSR sebagian besar diperuntukkan untuk beasiswa pendidikan yang disalurkan oleh pemerintah kota dan kabupaten, pada akhir tahun kami selalu menyisihkan lima persen dari laba bersih untuk hal ini," kata dia.

Selain itu penyaluran dana CSR dapat dilakukan melalui prosedur permohonan dari masyarakat calon penerima dari seluruh kabupaten dan kota yang kemudian dialokasikan oleh kantor pusat.

"Sejauh ini kami belum melibatkan anggota DPRD Sumbar untuk melakukan penyaluran namun melalui pemerintah daerah," katanya.

Kunjungan Komisi II DPRD Bungo Provinsi Jambi diterima oleh Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat yakni Wakil Ketua Komisi III Burhanuddin Pasaribu, anggota Komisi III Iswandi Latif, Sitti Izzati Aziz dan Rahmad Saleh dan jajaran direksi Bank Nagari. (*)