Pemkab Pesisir Selatan Antisipasi Dampak Negatif Pariwisata Melalui Kegiatan

Painan, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengantisipasi berbagai dampak negatif peningkatan pariwisata seperti penyimpangan sosial, perjudian, prostitusi, alkohol dan narkoba melalui kegiatan keagamaan.

"Kemajuan sektor pariwisata berdampak baik terhadap meningkatnya perekonomian namun di sisi lain tentu juga ada dampak negatifnya, hal itu kami minimalkan dengan kegiatan keagamaan seperti menggalakkan Shalat Shubuh berjamaah," kata Bupati Hendrajoni di Painan, Minggu.

Selain itu pada berbagai pertemuan baik dengan camat, wali nagari (kepala desa adat) serta tokoh masyarakat pihaknya selalu berpesan agar mereka juga menggalakkan berbagai kegiatan yang akan menguatkan nilai budaya dan agama.

"Tidak semua kebiasaan wisatawan sesuai dengan nilai-nilai ditengah masyarakat dan diharapkan dengan digalakkannya kegiatan kebudayaan dan keagamaan nilai yang ada tidak terkontaminasi," katanya lagi.

Dengan adanya kegiatan tersebut katanya, maka melalui pariwisata perekonomian daerah akan meningkat namun pada sisi lain nilai budaya serta agama tidak terdegradasi.

Ia menyebutkan berbagai upaya terus dilaksanakan untuk memperindah objek wisata serta promosi juga terus dilakukan bahkan berkat dukungan berbagai pihak objek wisata di daerah itu telah dikenal wisatawan dunia.

"Kami juga bertekad menggelar beberapa kejuaraan internasional dan diharapkan melalui olahraga popularitas objek wisata juga meningkat melalui perpanjangan tangan para atlet," katanya.

Tidak hanya itu pemerintah kabupaten juga memberi ruang berbagai komunitas untuk beraktivitas di daerah itu dan peran mereka juga diharapkan mampu mengenalkan keindahan objek wisata.

Ia menambahkan kabupaten setempat menetapkan empat lokasi sebagai rencana induk pengembangan pariwisata diantaranya Pantai Carocok Painan, Kawasan Mandeh, Pantai Pasir Putih Kambang dan Rumah Adat Mandeh Rubiah.

Sementara objek wisata lain yang berada berdekatan dengan lokasi dijadikan sebagai objek wisata penyangga dalam pengelolaannya diharapkan campur tangan masyarakat dan pemerintah nagari (desa adat) setempat. (*)