Pariaman, (Antara Sumbar) - DPRD Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kota Pariaman, Sumatera Barat dalam rangka mempelajari sistem pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di kota itu.
"Kunjungan ke Pariaman dikarenakan daerah ini dinilai berhasil dalam pengelolaan ADD, bahkan menerima penghargaan apresiasi dari Bank Dunia, sehingga penting untuk mempelajarinya," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Mulkan di Pariaman, Jumat.
Ia menjelaskan sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang menerima penghargaan dari lembaga independen Bank Dunia, tentu Kota Pariaman memiliki kiat khusus dalam pengelolaan ADD tersebut.
"Tentu terdapat berbagai kelebihan sebab mustahil Bank Dunia memberikan penghargaan tanpa melihat sejumlah kriteria yang dipenuhi Pariaman dalam pengelolaan ADD," katanya.
Ia mengatakan hasil studi komparatif terkait pengelolaan dana desa di Kota Pariaman itu nantinya akan diharmonisasikan pengelolaannya di Kabupaten Banjar sehingga sistem ADD daerah itu dapat terus membaik.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Pariaman, Riza Saputra menjelaskan sistem pengelolaan ADD secara umum masuk dalam salah satu program unggulan pembangunan daerah setempat.
Ia mengatakan walaupun fokus mengembangkan potensi wisata, baik dalam even lokal, nasional maupun internasional, Kota Pariaman tetap tidak melupakan pemerintahan terendah yakni desa.
"Pariaman ini sangat unik. Walaupun pemerintahan kota, namun pemerintahan desa tetap dipertahankan," katanya.
Hal ini berbeda dari kebanyakan kota-kota lain di Indonesia, yang telah menggunakan kelurahan sebagai pemerintahan terendah.
Adanya sistem yang mempertahankan pemerintahan desa itu, kata dia, membawa berkah bagi Kota Pariaman sehingga dapat memperoleh anggaran dana desa dari pusat serta mendapat apresiasi dari Bank Dunia.
Terkait pengelolaan ADD tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kota Pariaman, Yurnalis mengatakan daerah itu telah mendapatkan anggaran untuk pengelolaan 55 desa sejak tahun 2015.
Pengelolaan keuangan tersebut, katanya, telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan melatih berbagai pihak terkait dalam aparatur desa dalam menggunakannya.
"Jadi jika terdapat kendala dalam pengelolaan dana desa, kami di pemerintahan kota siap membantu," ujarnya. (*)
Kabupaten Banjar Pelajari Sistem Pengelolaan ADD Pariaman
Ilustrasi - Dana Desa. (Antara)
