Padang, (Antara Sumbar) - Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat (Sumbar), M Nurnas mengatakan kawasan wisata bahari terpadu wisata Mandeh, Pesisir Selatan membutuhkan rencana detail tata ruang agar pembangunan di daerah tersebut lebih tertata dan tidak merusak lingkungan.
"RDTR untuk kawasan Mandeh belum ada dan beberapa waktu lalu daerah tersebut sempat dihebohkan dengan kasus perusakan hutan bakau, untuk itu pembuatan RDTR daerah wisata tersebut harus segera dimulai agar kejadian seperti itu tidak terulang," katanya di Padang, Jumat.
Ia menilai kesempatan Mandeh untuk berkembang cukup besar, terbukti dengan tingginya keinginan masyarakat lokal maupun nasional hingga manca negara untuk mengunjungi daerah tersebut terutama saat hari besr seperti libur lebaran.
Mandeh, terangnya memiliki peluang yang bagus untuk menjadi kawasan wisata yang diperhitungkan di Indonesia, namun seluruhnya mesti melalui proses dan termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana.
Dalam pembangunan infrastruktur dan sarana itulah biasanya terjadi penyalahan aturan sehingga pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyaraat, terangnya.
Untuk itu, jika RDTR-nya sudah ada maka pihak terkait yang mengurus pembangunan Mandeh ini dapat mengacu pada hal itu sehingga tidak terjadi lagi saling salah menyalahkan jika ada kesalahan yang dibuat.
"Kami sudah sampaikan ini kepada pemerintah provinsi, hendaknya cepat ditanggapi karena peluang Mandeh untuk maju cukup besar," ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah provinsi agar segera berkoorinasi dengan semua instansi terkait untuk pembentukan RDTR itu seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Dinas Kehutan, Badan Pembangunan Daerah, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
"Kalau bisa segera karena Mandeh ini butuh pembangunan yang memiliki standar untuk wisatawan," sebutnya.
Beberapa waktu lalu 1,2 hektare hutan bakau di Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan dirusak, perusakan terjadi bersamaan dengan pembangunan penginapan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni mengatakan saat ini kasus tersebut sedang diselidiki oleh Kepolisian Daerah Sumbar namun belum ada penetapan tersangka.
"Sudah banyak yang diperiksa mulai dari wali nagari, kepala dinas dan saya sendiri," kata dia. (*)
Berita Terkait
Pemkot Solok serahkan bantuan untuk korban longsor di Pesisir Selatan
Kamis, 28 Maret 2024 16:40 Wib
Pemkab Tanah Datar kirim 40 orang relawan bencana ke Pesisir Selatan
Kamis, 28 Maret 2024 15:46 Wib
JEMARI Sakato lakukan respon tanggap darurat bencana banjir dan longsor Pesisir Selatan
Kamis, 28 Maret 2024 9:52 Wib
Solok Selatan bantu korban banjir Pesisir Selatan
Selasa, 26 Maret 2024 14:13 Wib
Pemkab Pesisir Selatan tepis isu mutasi soal politik, BKPSDM : Semua prosedural
Senin, 25 Maret 2024 13:09 Wib
PLN Sumbar wujudkan listrik berkeadilan, dua desa Kabupaten Pesisir Selatan kini terang benderang
Minggu, 24 Maret 2024 21:20 Wib
Dandim 0311 apresiasi penanganan bencana di Pesisir Selatan
Minggu, 24 Maret 2024 19:02 Wib
Satgas Bencana Pesisir Selatan catat kerugian akibat banjir capai Rp1 triliun
Minggu, 24 Maret 2024 18:59 Wib