Selasa, 22 Agustus 2017 - 30 Zulqaidah 1438 H

Lima Opsi Paket yang Dibawa Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu ke Paripurna

Jakarta, (Antara Sumbar) - Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI memutuskan membawa lima opsi paket lima isu krusial ke rapat paripurna pada 20 Juli setelah gagal mencapai kesepakatan melalui forum lobi.

Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI, Lukman Edy, di Jakarta, Jumat, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah lobi antara kelompok fraksi dan pemerintah dalam rapat Pansus RUU Penyelengaraan Pemilu di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (13/7) malam, gagal mencapai kesepakatan untuk memilih salah satu dari lima opsi paket.

Seluruh fraksi dan pemerintah, kata dia, kemudian sepakat membawa lima opsi paket tersebut ke rapat paripurna, pada 20 Juli, untuk diambil keputusan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan meskipun gagal mencapai kesepakatan pada rapat Kamis (13/7) malam, masih tetap terbuka proses lobi sampai sebelum penyelenggaraan rapat paripurna.

Kelima paket tersebut adalah Paket A, Presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket B, Presidential threshold (nol persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).
Paket C, Presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket D, Presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (lima persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-8 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket E, Presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (3,5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare). (*)


Editor : Joko Nugroho

COPYRIGHT © ANTARASUMBAR 2017

Perspektif
Oleh : Desca Lidya Natalia
     "Jadi Pak ni kalau mau jujur Pak, Saya sampek bilang 'Pak boleh gak sih saya ngomong? KPK itu independen apa ...
Baca Juga