Rabu, 20 September 2017 - 29 Zulhijjah 1438 H

Naik Predikat ke Nindya, Padang Upayakan Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak

Padang, (Antara Padang) - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat tengah mengupayakan pemenuhan indikator kota layak anak agar memperoleh kenaikan status dari predikat madya ke nindya.

"Sejak tiga tahun terakhir kota Padang menyandang prediket madya, kami tengah berupaya agar naik menjadi kategori nindya," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang, Muji Susilawati di Padang, Selasa.

Ia menyampaikan hal itu dalam diskusi publik tentang perlindungan anak dengan tema "Refleksi Padang Menuju Kota Layak Anak" menghadirkan pembicara Akademisi Universitas Andalas (Unand) Dr Jendrius dihadiri sejumlah pemangku kepentingan digelar oleh Gugah Nurani Indonesia.

Ia menjelaskan ada beberapa kategori penghargaan terkait kebijakan kota layak anak yaitu pratama, madya, nindya , utama dan Kota Layak Anak.

"Saat ini Padang baru masuk kategori madya dan untuk memperoleh nindya cukup sulit karena banyaknya indikator yang harus dipenuhi," ujarnya.

Ia menyebutkan untuk mencapai kategori nindya ada 31 indikator pemenuhan hak anak yang harus dipenuhi.

"Ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tapi bersama masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi ikut berpartisipasi," tambahnya.

Ia mengajak semua pihak berkomitmen mewujudkan kota layak anak agar tidak ada kendala untuk memenuhi kendala.

Muji mengemukakan beberapa indikator yang harus dipenuhi misalnya semua anak harus memiliki akte kelahiran, kemudian menekan angka kematian bayi, menjaga kesehatan ibu hamil.

Sejalan dengan itu staf ahli Wali Kota Padang, Suardi menyebutkan ada empat komponen yang berperan dalam mewujudkan kota layak anak yaitu pemerintah, warga kota, swasta dan dunia usaha.

Sementara akademisi Universitas Andalas Dr Jendrius menilai dari semua indikator yang dibuat sebagai syarat kota layak anak belum ada yang mengadopsi nilai-nilai lokal.

Indikator yang dibuat sudah bagus, namun alangkah baiknya juga memasukan nilai-nilai lokal yang berasal dari kearifan warga setempat, katanya.

Kemudian ia melihat program menuju kota layak anak di Padang jalan di tempat karena belum ada upaya lebih lanjut dari pemerintah kota untuk menambah pemenuhan indikator yang ada.

"Saat ini baru ada satu perda, seharusnya ditambah dengan perda lain dan komitmen menuju kota layak anak harus didukung oleh anggaran," lanjutnya.

Ia mengatakan saat ini anggaran yang disediakan masih kurang dari 10 persen dan ini merupakan pekerjaan rumah semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan kota layak anak. (*)


Editor : Joko Nugroho

COPYRIGHT © ANTARASUMBAR 2017

Perspektif
Oleh : Riko Syaputra
Lubuk Sikaping, (Antara Sumbar) - Petugas Rumah Tahanan kelas II B Lubuk Sikaping kembali kecolongan setelah satu warga binaannya ...
Baca Juga