Pakar: Ongkos Produksi Penyebab Beras Indonesia Mahal

id padi

Pakar: Ongkos Produksi Penyebab Beras Indonesia Mahal

Panen padi. (Antara)

Jakarta, (Antara Sumbar) - Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan biaya produksi padi Indonesia paling tinggi jika dibandingkan negara Asia agraris lainnya bahkan Tiongkok, sehingga menyebabkan beras nasional mahal.

Dilansir dari Laporan International Rice Research Institute (IRRI) pada 2016, biaya produksi padi Indonesia mencapai Rp4.079 per kilogram padi, sedangkan Vietnam lebih rendah 2,5 kali lipat, yakni hanya Rp1.679 per kilogram.

"Biaya produksi per kilogram beras sekitar empat ribu rupiah, sedangkan Vietnam hanya Rp1.700. Setelah diidentifikasi, upah buruh sangat besar karena di lapangan sulit mencari tenaga kerja sektor pertanian," kata Bustanul dalam diskusi di Kantor Indef Jakarta, Senin.

Dewan Komisioner dan Ekonom Senior Indef tersebut memaparkan biaya produksi padi yang paling murah, yakni Vietnam sebesar Rp1.679 per kg padi, setelah itu Thailand sebesar Rp2.291 per kg, India sebesar Rp2.306 per kg, Filipina sebesar Rp3.224 per kg dan Tiongkok sebesar Rp3.661 per kg.

Dari data IRRI tersebut, salah satu unsur biaya produksi yang mahal adalah honor buruh lepas di Indonesia sebesar Rp1.115 per kg padi, sedangkan Vitenam hanya Rp120 per kg.

Selain itu, biaya sewa tanah juga memberatkan harga produksi, yakni di Indonesia Rp1.719 per kg padi, sedangkan di Vietnam hanya Rp387 per kg padi.

Ia juga menambahkan pemerintah perlu menciptakan pasar traktor agar petani semakin terpacu meningkatkan produktivitas dari segi penyediaan sarana.

"Pasar traktor perlu diciptakan agar petani tidak bergantung pada bantuan traktor pemerintah. Dengan menciptakan pasar traktor dan suku cadangnya, petani akan mengerti kegunaan traktor itu sendiri," kata Bustanul.

Pemerintah perlu menyusun strategi dalam meningkatkan kesejahteraan petani, salah satunya perbaikan politik pertanian secara menyeluruh, pendampingan petani, pelibatan universitas dalam pembangunan pertanian dan pedesaan secara lebih sistematis. (*)