Anggota DPR: Kebijakan Subsidi Listrik Seharusnya Bijak

Jakarta, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi IX DPR Haerudin menginginkan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan subsidi listrik yang dikeluarkan oleh sejumlah institusi pemerintahan terkait seharusnya bisa lebih bijak.

"Mencabut subsidi listrik sangat tidak bijaksana, di tengah-tengah ekonomi masyarakat yang sangat sulit seperti saat ini," kata Haerudin di Jakarta, Kamis.

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, kebijakan terkait subsidi listrik saat ini dirasakan sangat membebani masyarakat.

Padahal, lanjutnya, dengan adanya pencabutan subsidi listrik bakal membuat warga yang terkena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar listrik sehingga hal tersebut harusnya dapat ditinjau ulang atau kalau bisa tidak ada pencabutan subsidi listrik.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, jumlah pelanggan dengan daya 900 VA yang bakal termasuk sebagai penerima subsidi listrik mungkin bakal bertambah setelah diverifikasi dan akan diajukan dalam RAPBN-P 2017.

"Ada tambahan 2,4 juta pelanggan 900 VA yang sedang diverifikasi apakah mereka ini juga perlu mendapatkan subsidi," kata Ignasius Jonan dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (21/6).

Sebelumnya dari sekitar 23 juta orang yang merupakan pelanggan dengan daya 900 VA, ada sekitar 19 juta pelanggan yang awalnya dinyatakan tidak layak mendapatkan subsidi, dan sekitar 4,1 juta pelanggan dinyatakan tetap layak.

Namun, ujar Menteri ESDM, dari hasil verifikasi diperkirakan ada tambahan 2,4 juta pelanggan sehingga bila mereka juga dinilai perlu mendapatkan subsidi maka akan menjadi sekitar 6,5 juta pelanggan untuk ukuran daya 900 VA yang bakal disubsidi, yang juga bakal dipaparkan dalam usulan RAPBN-P ke Komisi VII DPR RI.

Dengan kenaikan jumlah pelanggan 900 VA yang bakal menerima subsidi, diperkirakan juga akan ada kenaikan alokasi anggaran untuk subsidi listrik.

Jonan juga memastikan bahwa tidak akan ada kenaikan tarif listrik lagi pada periode 1 Juli hingga akhir tahun ini untuk semua golongan, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

Sedangkan terkait pengaduan dari masyarakat, dia mengungkapkan bahwa selain masyarakat yang mengeluhkan pencabutan subsidi, ada pula yang menulis surat secara sukarela bahwa mereka menilai diri mereka tidak perlu disubsidi. (*)