Lahan Belum Bebas, Pelebaran Jalur Padang-Pekanbaru Urung Dilakukan

id kelok sembilan

Lahan Belum Bebas, Pelebaran Jalur Padang-Pekanbaru Urung Dilakukan

Fly Over Kelok Sembilan, Limapuluh Kota, Sumbar. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Padang, (Antara Sumbar) - Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk mengatasi kemacetan di sejumlah titik pada ruas jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Padang dengan Pekan Baru, Riau terkendala pembebasan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Beberapa titik rawan macet seperti Padang Luar, Agam dan Koto Baru Kabupaten Tanah Datar butuh perluasan jalan. Namun belum bisa dilaksanakan," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Padang, Minggu.

Menurutnya, lahan itu sebagian milik PT KAI. Proses pembebasan lahannya tidak bisa diputuskan oleh Divre Sumbar, harus ke pusat.

Pemprov Sumbar, tambahnya telah mencoba mengkomunikasikan hal tersebut baik di tingkat Sumbar maupun di pusat. Namun hingga saat ini masih belum ada kejelasan.

Akibatnya, proses pelebaran jalan itu menjadi jalan di tempat. Padahal kebutuhannya sudah mendesak, selain sebagai jalur mudik lebaran, juga untuk menunjang pengembangan pariwisata.

Setidaknya tiga kali dalam seminggu jalur itu macet menyebabkan antrean hingga lima kilometer, yaitu hari Minggu di Padang Luar, Agam, kemudian Senin dan Selasa di Koto Baru, Tanah Datar.

Kemacetan itu disebabkan di lokasi itu terdapat pakan atau balai (pasar yang aktivitasnya satu kali seminggu).

Beberapa alternatif telah coba untuk mengatasi persoalan macet itu, diantaranya pemindahan pasar Koto Baru ke Pasar Amor yang berada tidak jauh dari lokasi itu, namun ditolak masyarakat.

Kemudian pengalihan arus pada jalur alternatif pada jalan kabupaten. Cara itu cukup membantu, tetapi kelas jalan tersebut tidak sanggup menampung ratusan kendaraan setiap hari hingga rusak berat.

Pemprov Sumbar membantu perbaikan jalan tersebut untuk jadi jalur alternatif saat mudik lebaran.

Rencana pembangunan fly over di Pasar Padang Luar juga pernah digulirkan. Bahkan, dananya telah tersedia dari APBN, tetapi lagi-lagi ditolak masyarakat.

Perluasan jalan dinilai menjadi solusi terbaik karena sebagian besar lahan sekitar jalur lintas Sumatera itu adalah milik PT KAI. Tetapi prosesnya masih belum jelas hingga saat ini.

"Solusi ada, tetapi ternyata tidak semudah itu untuk pembangunan jalur ini," kata dia.

Sementara, untuk menyambut mudik lebaran, Dinas Perhubungan Sumbar menyiapkan jalur alternatif bagi pengendara Padang-Bukittinggi-Payakumbuh-Pekan Baru.

Jalur yang disiapkan itu, menurut Kepala Dinas perhubungan Sumbar, Amran diantaranya untuk pemudik dari Padang menuju Bukittinggi, yang ingin menghindari kemacetan di Pasar Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dapat melewati jalur alternatif Simpang Polsek Bandara Internasional Minangkabau (BIM)-Simpang Ketaping-Jembatan Lubuk Alung.

Untuk menghindari kemacetan di Pasar Sicincin, Padang Pariaman bisa melewati Simpang Polsek Bandara Minangkabau-Simpang Ketaping-Pariaman.

Pemudik juga bisa melewati jalur alternatif Sicincin-Malalak untuk menuju Kota Bukittinggi agar terhindar dari kemacetan di jalur utama seperti di kawasan Silaing, Pasar Koto Baru.

Lalu, pemudik juga dapat melewati jalur alternatif Simpang Pandai Sikek-Pasar Amur Kabupaten Tanah Datar untuk menghindari kemacetan di Pasar Koto Baru.

Bagi pemudik yang melintasi Padang-Kota Payakumbuh-Pekanbaru, atau sebaliknya yang ingin menghindari kemacetan di Kota Bukittinggi, bisa memanfaatkan Simpang Batu Palano-Sungai Puar-Simpang Tanjung Alam.

Sedangkan pemudik yang ingin menghindari kemacetan di Pasar Baso dan Simpang Piladang bisa melewati jalur Simpang Ampek Canduang-Tabek Patah-Situjuah-Payakumbuh.

"Dishub Sumbar akan berkoordinasi dengan jajaran Dishub pemerintah kabupaten/kota agar memasang rambu-rambu di jalur alternatif tersebut agar pemudik bisa memanfaatkannya," kata dia. (*)