BI Jajaki Kerja Sama Untuk Penguatan Penerapan Transaksi Nontunai

id Nontunai

BI Jajaki Kerja Sama Untuk Penguatan Penerapan Transaksi Nontunai

()

Padang, (Antara Sumbar) - Bank Indonesia (BI) perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menjajaki kerja sama penerapan transaksi nontunai dengan sejumlah lembaga sebagai upaya meningkatkan transaksi khususnya pada layanan sektor publik.

"Ke depan pembayaran PDAM Padang akan diperkuat tidak hanya secara tunai, tapi juga ada pilihan nontunai guna mengoptimalkan penerimaan dan memperkecilkan tunggakan," kata Kepala BI perwakilan Sumbar, Puji Atmoko di Padang, Jumat.

Tidak hanya itu menurutnya saat ini juga telah terjalin kerja sama dengan PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Internasional Minangkabau dengan Bank Rakyat Indonesia terkait pembayaran parkir secara nontunai.

Ia menambahkan upaya perluasan transaksi di Bandara Internasional Minangkabau sebagai kawasan nontunai saat ini sedang dijajaki karena adanya rencana moda baru yaitu kereta api.

Kemudian Badan Penerimaan Daerah Kota Padang juga telah menyetujui dan mendukung penerimaan retribusi pasar, Pajak Bumi Bangunan dan lainnya secara nontunai, lanjutnya.

Ia menyampaikan transaksi nontunai menjadi isu yang penting dan perlu terus ditingkatkan penggunaannya karena praktis, tercatat, transparan, cepat, aman, melatih masyarakat untuk jujur, terhindar dari suap, terhindar dari praktik transaksi yang tidak seha tdan terhindar dari uang palsu.

Pada sisi lain jika dibandingkan negara-negara ASEAN, transaksi ritel non tunai di Indonesia pada 2013 masih sangat minim, hanya sekitar 0,6 persen dari transaksi ritel nasional.

Angka tersebut tergolong sangat kecil dibandingkan dengan Thailand sebesar 2,8 persen, Malaysia 7,7 persen dan Singapura 44,5 persen, kata dia.

Oleh sebab itu ia minta dukungan semua elemen masyarakat Sumbar agar terbentuk budaya masyarakat yang semakin berkurang penggunaan uang tunai.

Namun ia mengakui fasilitas untuk transaksi keuangan nontunai di Sumatera Barat belum sebanyak di daerah lain namun semua itu bergantung kepada kebijakan pemerintah setempat serta pelaku bisnis.

Kalau pemerintah mau maka salah satu contoh transaksi keuangan nontunai yang dapat diterapkan di Padang adalah pembayaran tiket bus Trans Padang melalui uang elektronik menggunakan kartu, ujarnya.

Ia menceritakan di DKI Jakarta pemerintah setempat berkomitmen untuk mengeluarkan kebijakan untuk mendorong warga dalam melakukan transaksi keuangan nontunai untuk pembayaran kereta api dan bus Transjakarta.

"Jika pemerintah daerah di Sumatera Barat juga berkomitmen untuk mendorong transaksi keuangan nontunai maka upaya meminimalkan penggunaan uang kartal akan semakin terwujud," sebutnya.

Ia menambahkan transaksi nontunai juga akan menghindari terjadinya kasus pengembalian uang saat berbelanja dengan permen karena jika nontunai berapa pun nilai nominal transaksi dapat dilakukan. (*)