Pariaman, (Antara Sumbar) - DPRD Kota Pariaman, Sumatera Barat mendukung Wali Kota Pariaman, Mukhlis Rahman meraih penghargaan kemaritiman khususnya bidang pemerintahan dalam pengelolaan pengembangan dan pembangunan kelautan dari Kementerian Dalam Negeri.
"Pemerintah daerah selama beberapa tahun terakhir cukup membuktikan untuk berbenah dalam hal pengelolaan pengembangan dan pembangunan kelautan," kata Ketua DPRD Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin di Pariaman, Jumat.
Bahkan, ujarnya pemerintah daerah dan wali kota dinilai pantas menerima penghargaan itu karena memiliki wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan.
Sebagai contoh, tambahnya Pulau Kasiak, Pulau Angso Duo, Pulau Ujuang dan Pulau Tangah yang dimanfaatkan pemerintah sesuai peruntukannya. Pulau Angso Duo difokuskan pemerintah daerah sebagai objek wisata umum, Pulau Kasiak sebagai kawasan inti konservasi habitat penyu, Pulau Tangah sebagai kawasan berkelanjutan dan Pulau Ujuang sebagai kawasan pemanfaatan ekonomi.
"Pembagian kawasan itu dinilai cukup efektif selama beberapa tahun terakhir," lanjutnya.
Meskipun demikian, terangnya masih perlu ada beberapa catatan yang harus diperbaiki oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait seperti pengelolaan pulau-pulau kecil di daerah itu.
Di antaranya kawasan inti konservasi penyu Pulau Kasiak yang sampai saat ini masih ada dikunjungi oleh wisatawan. Padahal, daerah itu merupakan zona inti konservasi penyu yang harus dijaga khusus.
"Pulau Kasiak harus memiliki pengawasan dan aturan yang jelas, sehingga tidak semua orang bisa memasuki kawasan itu," ujarnya.
Sementara itu pegiat konservasi perairan setempat, Citra Aditur Bahri, mendukung penuh wali kota setempat meraih penghargaan kemaritiman khususnya bidang pemerintahan dalam pengelolaan pengembangan dan pembangunan kelautan dari Kemendagri.
Dukungan tersebut ujarnya dilihat dan dinilai sejak 2002 pemerintah daerah sangat komit mengembangkan dan memberdayakan sekaligus memanfaatkan wilayah pesisir.
"Secara umum usaha yang dilakukan walikota bersama pemerintah daerah cukup signifikan terhadap dunia kemaritiman di Kota Pariaman," katanya.
Ia menjelaskan sejak 2002 pemerintah daerah telah melakukan berbagai usaha dan regulasi terkait kawasan pesisir yang dibantu langsung oleh pemerintah pusat. Diantaranya, kebijakan multisektoral yang melibatkan beberapa Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
"Konservasi penyu merupakan bentuk komitmen pemerintah setempat dalam menyelamatkan satwa langka, pembangunannya melibatkan beberapa instansi terkait," jelasnya.
Selain itu, ujarnya pada 2014 Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia juga menunjuk kawasan pantai pariaman sebagai lokasi yang esensial sehingga keberadaan ekosistemnya penting untuk diselamatkan. (*)
DPRD Dukung Walikota Pariaman Raih Penghargaan Kemaritiman
Wali Kota Pariaman, Mukhlis Rahman.
