Legislator Minta Lansia Mendapat Pelayanan Publik Lebih Baik

id lanjut usia

Legislator Minta Lansia Mendapat Pelayanan Publik Lebih Baik

Ilustrasi lansia (FOTO ANTARA-SUMBAR/Yusrizal).

Pariaman, (Antara Sumbar) - Anggota DPRD Komisi I bidang Pembangunan dan Pemerintahan Kota Pariaman, Sumatera Barat, Hasno Welly, meminta pemerintah daerah agar lebih meningkatkan layanan publik yang ramah bagi para Lanjut usia (Lansia) di daerah itu.

"Kota Pariaman harus bisa memberikan layanan publik yang optimal bagi para lansia sebagai upaya pemerintahan yang baik," kata dia, di Pariaman, Sabtu.

Ia menilai selama ini pemerintah daerah belum bisa memberikan pelayanan atau akses publik yang ramah terhadap para lansia, namun secara umum sudah mengarah pada tahapan itu.

Secara garis besar kata dia, layanan atau akses publik harus dipenuhi bagi para lansia seperti seperti bus, jalur pejalan kaki dan lainnya. Karena ujarnya, hal itu untuk memudahkan setiap warga negara yang memiliki keterbatasan.

Namun pihaknya juga mengapresiasi langkah dan upaya yang sudah dilakukan pemerintah setempat terkait layanan kesehatan bagi para lansia.

"Layanan atau pemeriksaan kesehatan bagi lansia di Kota Pariaman patut kita dukung, bahkan harus ditingkatkan dengan layanan lainnya," ujar dia.

Ia menjelaskan setiap warga negara telah dijamin akan hak dan kewajibannya, pemberian layanan publik yang optimal merupakan salah satu upaya nyata.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Dinsos) setempat, Afnil, mengatakan pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan layanan publik yang ramah terhadap para lansia.

"Sudah banyak yang diberikan dan diupayakan untuk para lansia, sebagai contoh pemberian Program Keluarga Harapan sejak 2013," kata dia.

Setiap lansia ujar dia, menerima dana tersebut dengan besaran nominal yang berbeda. Minimal mereka menerima Rp500 dan maksimal Rp900. Dana tersebut ujarnya, bersumberkan APBN yang dicairkan per tri wulan.

Namun untuk program yang diusulkan oleh legislatif, pihaknya menyatakan hal itu tergantung kepada anggaran yang tersedia oleh pemerintah.

"Usulan tersebut sangat baik dan kita dukung, namun tentunya harus memperhatikan jumlah anggaran yang tersedia," ujarnya. (*)