Padang, (Antara Sumbar) - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Osman Ayub meminta pemerintah setempat agar meningkatkan pengawasan terkait Penerimaan Siswa Baru (PSB) untuk tingkat SD dan SMP di daerah itu.
"Pengawasan harus dilakukan untuk mencegah adanya praktik pungutan liar dalam PSB itu," katanya di Padang, Selasa.
Biasanya, pungutan liar dapat berasal dari uang administrasi hingga adanya pihak yang menawarkan kelulusan di sekolah penyelenggara.
Sehingga dengan demikian, tambahnya pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama baik oleh komite sekolah, Dinas Pendidikan, dan masyarakat setempat.
Jika terdapat adanya indikasi pungutan liar, sebaiknya masyarakat yang mengetahui dapat melaporkan hal itu ke dinas terkait.
"Disdik harus memberikan sanksi yang tegas, jika terdapat pihak atau sekolah yang melakukan pungutan liar dalam PSB," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Padang, Barlius mengatakan pelaksanaan PSB di daerah itu melalui lima jalur penerimaan.
Lima jalur itu adalah PSB Jalur Umum, Mandiri, Pendidikan Inklusif, Prestasi dan Dalam jaringan (Daring).
Untuk jadwal pendaftaran, ia mengatakan PSB Mandiri dimulai pendaftaran dari tanggal 9 hingga 11 Mei 2017, PSB Jalur Umum pada 12 hingga 16 Juni 2017, PSB Pendidikan Inklusif 22 hingga 26 Mei 2017, Prestasi 5 hingga 7 Juni 2017 dan Dalam jaringan (Daring) 12 hingga 17 Juni 2017.
Barlius mengemukakan dalam pelaksanaan PSB tahun ajaran 2017/2018 calon siswa baru tidak dipungut biaya apapun.
Salah seorang warga Kota Padang Fitri (30) mengatakan jangan sampai adanya pungutan-pungutan yang dapat memberatkan para orangtua. (*)
Cegah Pungli, Legislator: Tingkatkan Pengawasan Penerimaan Siswa Baru
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Osman Ayub. (ANTARA SUMBAR/Facebook)
