Batusangkar, (Antara Sumbar) - Dewan Pers meminta setiap wartawan selalu menegakan etika jurnalistik di tengah maraknya muncul media dan wartawan "abal-abal".
"Masalah penegakan etika wartawan saat ini banyak diwarnai dengan berkembangnya pers palsu dengan fenomena media dan wartawan abal- abal, serta pers kuning," kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo saat menjadi narasumber sosialisasi jurnalistik di Batusangkar, Senin.
Ia menyebutkan hal itu akibat lemahnya kapasitas dari seorang wartawan karena tidak pernah mengikuti pendidikan jurnalistik, memilih jalan pintas mengambil berita tanpa ke lapangan dan dari sumber media sosial, serta tidak memenuhi kode etik jurnalistik.
"Wartawan abal-abal itu biasanya berpenampilan sok jago dan tak tahu etika, mengaku anggota organisasi wartawan yang tak jelas di luar PWI, AJI dan IJTI, mereka suka mengajukan pertanyaan tendensius, tak punya tata krama, meremehkan kadang mengancam nara sumber, serta tak bisa tunjukan kompetensi," katanya.
Sementara, media "abal-abal" ditunjukan oleh tidak berbadan hukum, alamat redaksi tak jelas, tak menyantumkan nama penanggungjawab, terbit temporer, bahasa tak standar, menggunakan nama yang terkesan menakutkan, dan isi melanggar kode etik.
"Untuk mengatasi persoalan hari ini, Dewan Pers meminta agar wartawan mengikuti uji kompentensi wartawan (UKW), sebagai syarat baginya untuk melaksanakan profesi dan bekerja pada media yang terdaftar di dewan pers," katanya.
Sementara itu, Asisten II Setdakab Tanah Datar Helfy Rahmi Harun menyampaikan melalui sosialisasi ini pers dapat menyaksikan kehidupan dari zaman ke zaman, pasang surut politik, ekonomi, sosial, dan teknologi.
"Dalam realitanya, pers tidak berdiri di ruang yang vakum, pers selalu eksis di atas platform, menurut sejarahnya pers lahir dan sampai pada satu titik kejayaannya dengan media cetak, lalu elektronik, radio dan televisi dan terakhir media online," katanya.
Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar Erizal Ramli mengatakan berbagai persoalan timbul belakangan ini akibat perkembangan media sosial di tengah masyarakat.
"Banyak beredar berita hoax, fitnah, hasutan kebencian, adu domba dan sebagainya, maka pemerintah daerah merasa perlu melaksanakan sosialisasi atau penyegaran kepada insan pers di Tanah Datar sebagai salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan yang bertema meningkatkan profesional wartawan sebagai mitra pemerintah," katanya.
Ia menyebutkan pada sosialisasi ini diikuti sebanyak 75 orang terdiri dari wartawan, staf Humas dan Diskominfo selama dua hari yang menghadirkan narasumber dari Ketua Dewan Pers, Ketua PWI Sumbar dan Ketua KPI Sumbar, Kapolres dan Kadis Kominfo Tanah Datar. (*)
Dewan Pers Minta Wartawan Tegakan Etika
Dewan Pers.
