Kopertis X Dorong 187 Kampus Siapkan Akreditasi

id Herri

Kopertis X Dorong 187 Kampus Siapkan Akreditasi

Koordinator Kopertis Wilayah X, Prof. Herri. (Antara)

Padang, (Antara Sumbar) - Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) X Wilayah Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi dan Kepulauan Riau mendorong 187 kampus swasta yang ada di bawah pembinaannya untuk menyiapkan dokumen akreditasi dan mempercepat prosesnya.

"Jumlah tersebut merupakan kampus yang berstatus non akreditasi dari 246 kampus di keempat provinsi tersebut," kata Koordinator Kopertis X Prof Herri di Padang, Senin.

Dia menyebutkan dari ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bahwa kampus yang berdiri sebelum tahun 2012 diwajibkan menyelesaikan akreditasi selambat-lambatnya Mei 2018 sebelum sistem online dalam jaringan.

Ini dinamakan SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online) yang juga menggunakan indikator berbeda dari sebelumnya.

Menurutnya jumlah 187 kampus itu ada yang belum terakreditasi atau belum reakreditasi atau akreditasi ulang.

Dalam hal ini, katanya pihaknya siap melakukan pendampingan untuk menyelesaikan proses tersebut.

Tinggal saja pihak kampus yang menindaklanjuti dengan perbaikan di berbagai aspek.

Beberapa aspek itu antara lain tata kelola, pengembangan sumber daya manusia, mutu pembelajaran dan sarana prasarana.

"Kampus di Sumbar dan Riau sebagian besar masih belum terakreditasi, ini jadi pekerjaan rumah kedua provinsi terbanyak perguruan tinggi swasta tersebut," ujarnya.

Saat ini dari 102 kampus di Sumbar, 82 termasuk non akreditasi sedangkan di Riau dari 75 perguruan tinggi ada 51 belum terakreditasi.

Sementara itu Rektor Universitas Andalas (Unand) Padang, Prof Tafdil Husni mengatakan pihaknya siap membantu kampus swasta yang membutuhkan pendampingan akreditasi.

Dia meyakini dengan jumlah asesor atau pemeriksa akreditasi di Unand bisa membantu pengelola dalam meningkatkan areditasi.

Meskipun demikian pihaknya juga secara inisiatif menjalin kerja sama dengan kampus swasta untuk meningkatkan sumber daya. (*)