TENTANG KAMI | INDEX | REDAKSI | IKLAN | RSS | PETA | KONTAK | KETENTUAN | FORUM | FACEBOOK | Twitter | REGISTER | SIGN IN
Jumat, 20 Oktober 2017 - 30 Muharram 1439 H

Kesempatan Pengajar SMK Raih Profesi Guru Jabatan Bersubsidi

Ilustrasi siswa sedang belajar. (ist )
Jakarta, (Antara Sumbar) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) meluncurkan pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan bersubsidi di Jakarta, Jumat.

"Untuk PPG dalam jabatan bersubsidi, kami menyiapkan kuota bagi 2.500 orang khususnya bagi guru - guru produktif di sekolah menengah kejuruan (SMK)," ujar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Sumarna Surapranata.

PPG bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional dan kompetensi sosial para guru.

Biaya PPG dalam jabatan yang disubsidi pemerintah sebesar Rp7,5 juta yang diperuntukkan bagi biaya pendidikan, sedangkan biaya lainnya menjadi tanggung jawab peserta,kata Sumarna.

Pendaftaran calon peserta PPG bisa dilakukan melalui laman ppg.ristekdikti.go.id mulai 21 Mei hingga 1 Juni 2017.

Guru yang bisa mendaftar memiliki persyaratan sebagai berikut yakni guru tetap dan tidak tetap di sekolah negeri dan sekolah swasta dan telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kemudian memiliki pengalaman mengajar minimal lima tahun atau mengikuti program sarjana mengajar keguruan, lulusan sarjana dari perguruan tinggi dengan akreditasi institusi perguruan tinggi minimal B dari program studi terakreditasi minimal B dengan IPK minimal 2,75.

PPG dalam jabatan dibuka untuk 10 program studi yaitu teknik elektronika, teknik elektro, teknik mesin, teknik otomotif, teknik kimia, teknologi penangkapan ikan, agribisnis produksi ternak, agribisnis produksi tanaman, agribisnis pengolahan hasil pertanian dan perikanan, dan kepariwisataan.

"Program PPG ini dilaksanakan selama empat bulan. Selama pendidikan, guru dibebaskan dari kewajiban mengajar," kata Sumarna.

Sementara itu, Direktur Pembelajaran Kemristekdikti, Paristiyanti Nurwardani, mengatakan khusus untuk Papua dan Papua Barat pihaknya memberikan afirmasi.

"Untuk akreditasi institusi perguruan tinggi minimal B dari program studi terakreditasi minimal B, namun untuk Papua dan Papua Barat kami memberikan afirmasi akreditasi institusi minimal C," kata Paris.

Tujuan pemberian afirmasi itu, lanjut dia, agar pendidikan di Papua dan Papua Barat tidak semakin tertinggal. (*)





Editor : M R Denya

COPYRIGHT © ANTARASUMBAR 2017

Perspektif
Oleh : Atman Ahdiat
Semangat Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk memacu pertumbuhan di sektor pariwisata terpancar pada Forum Investasi Regional ...
Baca Juga