Memajukan Pariwisata Sumbar Butuh Sentuhan Perantau Minang, kata legislator

Padang, (Antara Sumbar) - Kalangan DPRD Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah provinsi (Pemprov) setempat untuk merangkul perantau Minang yang ada di seluruh Indonesia untuk ikut memajukan pariwisata daerah itu.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Endarmy di Padang, Rabu, mengatakan perlu melibatkan perantau dalam memajukan pariwisata apalagi bisa ikut berinvestasi membangun sarana objek wisata, agar putra daerah berperan dan tidak menjadi tamu di rumahnya sendiri.

"Potensi perantau cukup besar untuk menyukseskan kegiatan pembangunan di kampung halamannya," kata dia.

Ia mengatakan pengembangan potensi pariwisata erat kaitannya dengan pergerakan ekonomi masyarakat di sekitar destinasi wisata.

Banyak daerah di Sumbar, kata dia yang memiliki potensi pariwisata mulai dari wisata budaya hingga alamnya seperti air terjun di Kecamatan Malalak Kaupaten Agam yang sudah dikenal hingga provinsi tetangga, namun masih terkendala anggaran dalam pengembangannya.

Oleh sebab itu, peranan perantau sangat dibutuhkan untuk menjadi investor guna memajukan parawisata di Sumbar, ujarnya.

Selain bantuan investasi, menurutnya hal lain yang bisa didapatkan dari perantau ialah kontribusi dalam bentuk sumbangan pemikiran, misalnya mereka bisa berperan memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di daerah.

"Semakin banyak pihak yang diajak memikirkan daerah, maka percepatan pembangunan parawisata juga akan cepat berkembang," sebutnya.

Untuk itu Endarmy mendorong pemprov melalui Dinas Pariwisata dan biro kerjasama rantau segera merangkul perantau untuk memajukan pariwisata Sumbar.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan salah satu penyebab terkendalanya pariwisata daerah ini karena belum maksimalnya koordinasi antara kepala daerah kabupaten kota dengan gubernur.

"Ini sebenarnya sangat kita sayangkan, karena koordinasi yang baik akan menjamin kesamaan visi dalam pengembangan pariwisata daerah antara provinsi dan kabupaten/kota," katanya.

Pengembangan pariwisata dengan kerja sama provinsi dan kabupaten/kota melibatkan pihak lain akan lebih cepat dan lebih baik dibanding mengerjakannya sendiri. (*)