Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Sebanyak 59 pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pengguna 900 VA mengirimkan surat permohonan agar tarif listrik bersubsidi yang digunakannya dicabut.
Data yang diterima Antara di Bukittinggi, Sumatera Barat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat, menyebutkan ada sebanyak 49 pengaduan dinyatakan tidak valid (data NIK dan nama tidak sesuai format, termasuk salah input).
"Ada yang minta subsidinya agar dicabut, karena memang 900 VA sudah tidak ada subsidinya," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Hingga bulan April 2017 terdapat total 27.300 pengaduan yang terdiri dari 13.234 pengaduan terdapat dalam Data Terpadu (berhak mendapatkan subsidi listrik) ditindaklanjuti oleh PT PLN (Persero).
Kemudian sebanyak 1.740 pengaduan tidak terdapat dalam Data Terpadu, diserahkan kepada Pokja Pengelola Data Terpadu, Kementerian Sosial, untuk ditindaklanjuti.
Selanjutnya, sebanyak 12.218 pengaduan dalam proses verifikasi di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyatakan bahwa tidak ada kenaikan listrik pada 1 Mei 2017 melainkan penerapan subsidi listrik tepat sasaran bagi pelanggan rumah tangga golongan 900 voltampere dengan ekonomi mampu.
Tarif listrik rumah tangga mampu daya 900 VA yang tidak tercakup dalam data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Khusus, tidak lagi diberikan tarif bersubsidi melalui tiga tahap, yakni Januari, Maret, dan Mei 2017.
Ia menjelaskan tagihan listrik golongan 900 VA yang terkena penghapusan subsidi, pada Juni nanti, akan sama dengan tagihan pelanggan-pelanggan yang tidak menerima subsidi.
Namun, untuk rumah tangga miskin dan tidak mampu, daya 900 VA sesuai Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, tetap diberikan subsidi, yakni hanya dengan membayar tarif Rp605/kWh.
Mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Khusus (PPFM) Kementerian Sosial, hanya ada 4,1 juta rumah tangga miskin dan tidak mampu. (*)
Berita Terkait
Subsidi listrik ke PLN Rp75,83 triliun, wujud negara hadir sediakan akses listrik terjangkau
Jumat, 15 Maret 2024 16:46 Wib
Pasaman Barat peroleh kuota pupuk bersubsidi tanaman pangan 20.156 ton
Rabu, 6 Maret 2024 18:43 Wib
Agam dapat kuota pupuk subsidi 13.478 ton pada 2024
Jumat, 16 Februari 2024 15:27 Wib
Pemkab Agam keluarkan surat rekomendasi bagi UKM beli BBM subsidi
Senin, 29 Januari 2024 17:59 Wib
KPR/KPRS program subsidi FLPP di Bank Nagari untuk Wujudkan rumah impian anda
Senin, 22 Januari 2024 15:33 Wib
Wujudkan rumah impian dengan KPR/KPRS program subsidi FLPP di Bank Nagari
Minggu, 21 Januari 2024 17:36 Wib
Polres Pasaman Barat tangkap pelaku penyelewengan BBM subsidi
Sabtu, 6 Januari 2024 16:08 Wib
Dampak makin mahalnya harga pupuk non subsidi
Selasa, 2 Januari 2024 16:26 Wib