Jakarta, (Antara Sumbar) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah meninjau ulang rencana pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena organisasi tersebut mengakui Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Saya sebagai wakil rakyat akan meneruskan aspirasi HTI, agar pemerintah meninjau kembali dan mencabut kebijakan membubarkan organisasi tersebut," kata Fadli usai menerima perwakilan HTI di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Jakarta, Rabu.
Fadli mengetahui HTI memiliki kepedulian mengkritisi beberapa produk Undang-Undang yang tidak berpihak kepada rakyat seperti UU Minyak dan Gas (Migas), UU Penanaman Modal Asing (PMA).
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Ormas, diatur ormas tidak boleh menganut paham Marxisme dan Leninisme.
"Ini bagian dari fungsi pengawasan DPR, tidak boleh ada tindakan atau kebijakan yang menyalahi UU dalam hal ini UU Ormas," ujarnya.
Fadli mengatakan berdasarkan pengakuan HTI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi itu berdasarkan Islam dan mengakui Pancasila serta NKRI.
Karena itu dia meminta pemerintah jeli sebelum mengambil tindakan karena jangan sampai kejadian seperti Orde Baru terulang kembali.
"Ketika Orde Baru, pemerintah pernah ingin membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam namun ada perlawanan," katanya.
Juru bicara HTI Ismail Yusanto menegaskan HTI merupakan organisasi dakwah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dia menjelaskan selama lebih dari 20 tahun HTI telah terbukti mampu melaksanakan kegiatan dakwahnya secara tertib, santun dan damai, serta diselenggarakan sesuai prosedur yang ada.
"Karena itu tudingan bahwa kegiatan HTI telah menimbulkan benturan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI adalah tudingan tidak benar," katanya.
Ismail menjelaskan HTI juga terlibat usaha mengkritisi peraturan perundangan yang akan merugikan bangsa dan negara seperti UU Penanaman Modal, juga Sisdiknas dan sosialisasi anti narkoba serta menentang gerakan separatisme dan upaya disintegrasi.
Dia menjelaskan HTI juga terlibat dalam usaha membantu para korban bencana alam di berbagai tempat, seperti tsunami Aceh (2004), gempa Jogjakarta (2006) dan lainnya. (*)
Berita Terkait
Fadli Zon: Bukittinggi perlu "rebranding" menjadi kota perjuangan
Rabu, 8 November 2023 16:25 Wib
BKSAP DPR kunjungi parlemen suriah mempererat persahabatan
Kamis, 18 Mei 2023 20:24 Wib
Fadli Zon: Gerakan Non-Blok tingkatkan kemitraan pulihkan ekonomi global
Selasa, 14 Maret 2023 17:51 Wib
Sandiaga Uno dan Fadli Zon upayakan keris jadi bagian ekonomi kreatif
Rabu, 20 April 2022 6:30 Wib
Fadli Zon pastikan tak ada sumbang uang sepeserpun untuk kelompok terorisme
Kamis, 17 Maret 2022 17:19 Wib
Hinca tak sepakat Densus 88 bubar meski pahami kegelisahan Fadli Zon terkait pemberantasan terorisme
Jumat, 8 Oktober 2021 6:38 Wib
Polair Tangkap Empat Kapal Pencuri Ikan
Selasa, 31 Agustus 2021 17:18 Wib
Fadli Zon raih penghargaan AIPA Distinguished Service Award dari AIPA karena berperan perkuat Forum Parlemen ASEAN
Kamis, 26 Agustus 2021 11:41 Wib