Minggu, 22 Oktober 2017 - 2 Safar 1439 H

Ahok Ditahan di Rutan Cipinang

Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, Ali Mukartono. (Antara)
Jakarta, (Antara Sumbar) - Ali Mukartono, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditahan di Rutan Cipinang.

"Sekarang proses administrasi di Rutan Cipinang. Sementara tahanan karena dia bukan narapidana makanya eksekusi ditahan di rutan," kata Ali seusai persidangan pembacaan putusan Ahok di Auditorium Kemenerian Pertanian, Jakarta, Selasa.

Ia juga menegaskan bahwa Ahok langsung ditahan di Rutan Cipinang setelah divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Langsung dilaksanakan, tidak ada protokol karena penetapan itu segera," ucap Ali.

Sementara itu, Ahok mengajukan banding atas vonis pidana penjara selama dua tahun yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Kepada saudara Jaksa maupun kepada terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum selama tujuh hari ini setelah diucapkan putusan, yaitu berupa upaya hukum banding. Oleh karena itu saudara terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum sebelum ajukan sikap saudara," kata Dwiarso Budi Santiarto, Ketua Majelis Hakim persidangan Ahok.

"Kami akan melakukan banding yang mulia," kata Ahok.

Sementara itu, Ali Mukartono, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan Ahok tetap menghormati atas putusan pidana penjara dua tahun terhadap Ahok itu.

"Kami hormati apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada pengadilan kami akan tentukan sikap dan waktu sesuai yang diatur dalam Undang-Undang," kata Ali.

Hakim Dwiarso pun mengingatkan kepada terdakwa walaupun sudah mengucapkan banding di persidangan ini harus ditindaklanjuti dengan membuat atau mencatatkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Nanti di situ saudara menandatangani akte banding bersama-sama dengan panitera dan di situ saudara sah resmi ajukan banding," ucap Dwiarso.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun terhadap terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Memperhatikan Pasal 156a huruf a KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan, mengadili menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa olah karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun," kata Dwiarso.

Selanjutnya, kata dia, memerintahkan agar terdakwa ditahan, menetapkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa nomor satu dan seterusnya dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum berupa nomor satu dan seterusnya, seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian yang tudak terpisahkan dari berkas perkara, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut Ahok dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

"Maka disimpulkan perbuatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah secara sah, terbukti, dan meyakinkan telah memenuhi rumusan-rumusan unsur pidana dengan pasal alternatif kedua pasal 156 KUHP," kata Ali Mukartono, Ketua Tim JPU saat membacakan tuntutan tersebut pada Kamis (20/4).

Sebelumnya, Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

Pasal 156a KUHP menyebutkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sementara menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. (*)


Editor : Mukhlisun

COPYRIGHT © ANTARASUMBAR 2017

Perspektif
Oleh : Atman Ahdiat
Semangat Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk memacu pertumbuhan di sektor pariwisata terpancar pada Forum Investasi Regional ...
Baca Juga