Batusangkar, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, melakukan perubahan atas rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016 -2021 karena dinilai belum sinergis dengan pemerintah provinsi dan pusat.
"Perubahan RPJMD ini dilakukan untuk penyempurnaan karena pada saat penyusunan dulu, dirasa masih banyak kekurangan, belum aplikatif, tidak sinergis dengan provinsi dan belum tepat sasaran," kata Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi saat musyawarah RPJMD di Pagaruyung, Senin.
Ia menyebutkan perubahan RPJMD ini harus sesuai dengan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat yang madani, berbudaya dan sejahtera dalam nilai-nilai adat bansandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK).
"Visi tersebut akan kita jabarkan melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan pembangunan infrastruktur, katanya.
Bupati menyampaikan kesempatan perubahan RPJMD ini diharapkan ke depan pencapaian kinerja dan indikatornya dapat terukur dan dievaluasi untuk kemajuan daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Tanah Datar yang telah komitmen melaksanakan perubahan RPJMD ini dengan cepat.
"Tanah Datar menjadi yang pertama melaksanakan perubahan RPJMD ini sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku, semoga hal ini mampu menjadi motivasi untuk segera melaksanakan program pembangunan yang sudah direncanakan, katanya.
Ia menyebutkan perubahan RPJMD ini memang harus dilaksanakan karena ada perubahan nomenklatur dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang kewenangan dan tugasnya berpindah ke pemerintah provinsi.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) Tanah Datar, Alfian Jamrah menyampaikan musyawarah perubahan RPJMD ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Arkadius Datuk Intan Bano, Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, Rektor IAIN Batusangkar, Dr. Kasmuri dan Kepala Baperlitbang Provinsi Sumbar.
"Musyawarah ini juga menghadirkan 217 peserta dari unsur dari pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, BUMD, Ormas dan tokoh masyarakat," katanya. (*)
Berita Terkait
Solok Selatan rampungkan kajian lingkungan hidup RPJMD
Kamis, 7 Maret 2024 16:17 Wib
Bupati Sabar AS berharap Pokir Dewan selaras dengan RPJMD Pasaman
Senin, 22 Januari 2024 20:30 Wib
Sumbar akomodasi industri halal dalam RPJMD 2025-2045
Jumat, 19 Januari 2024 4:52 Wib
IPM Pesisir Selatan 2023 lampaui target RPJMD
Kamis, 7 Desember 2023 12:59 Wib
Cegah Stunting, Sabar AS minta hindari pernikahan dini, raih hidup berkualitas
Jumat, 1 Desember 2023 14:08 Wib
APBD Solok Selatan 2024 meningkat dari tahun sebelumnya
Jumat, 10 November 2023 15:41 Wib
Konsultasi Banggar DPRD Sumbar, realisasi madatory pengaruhi kinerja RPJMD
Jumat, 10 November 2023 9:27 Wib
Wawako sampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2023
Senin, 11 September 2023 18:01 Wib