Legislator Nilai Tiga OPD Tidak Mampu Berikan Pertanggungjawaban

id DPRD, padangpanjang, OPD

Padang Panjang, (Antara Sumbar) - Kalangan DPRD Kota Padang Panjang, Sumatera Barat meminta kepada kepala daerah setempat agar menempatkan aparatur yang cakap di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena OPD itu dinilai tidak mampu memberikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2016.

"Ketiga OPD ini harus menjadi perhatian bagi kepala daerah ke depannya," kata Ketua DPRD Padang Panjang, Novi Hendri setelah sidang paripurna rekomendasi tentang LKPJ Wali Kota setempat akhir tahun anggaran 2016 di Padang Panjang, Kamis.

Ia menambahkan ketiga OPD yang dinilai belum mampu melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut yakni Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Kecamatan Padang Panjang Barat.

Dalam pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPj Dinas Kesehatan tidak mampu menjelaskan secara detail target RPJMD tahun ketiga di bidang peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

"Pansus tidak mendapatkan jawaban berapa jumlah kunjungan pasien pada masing-masing Puskesmas yang ada di Padang Panjang," jelasnya.

Hal ini, lanjut penting diketahui oleh Pansus untuk mengukur dan membandingkan apakah dengan anggaran yang direalisasikan pada 2016 membawa dampak pada tingkat kesehatan masyarakat.

Untuk Dinas Perhubungan dalam pembahasan LKPj, tidak mampu menguraikan apa yang menjadi target RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) OPD pada 2016.

Sedangkan Kecamatan Padang Panjang Barat dalam pembahasan LKPJ 2016 terdapat perbedaan antara hasil dengan kegiatan yang dimaksud, sehingga pansus sulit memahami apa maksud dari hasil kegiatan tersebut.

DPRD juga meminta pemerintah setempat agar memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depannya, karena dari realisasi pada 2016 tidak mencapai target.

Wakil Wali Kota Padang Panjang, Mawardi mengucapkan terima kasih kepada DPRD setempat yang sudah mengoreksi dan memberikan masukan terhadap LKPJ Wali Kota akhir tahun anggran 2016.

Kami akan memperbaiki apa yang menjadi temuan oleh lembaga legislatif, sehingga apa yang diharapkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik bisa terealisasi," ujarnya. (*)