Kopertis X Harapkan PTS Dukung Pembangunan Daerah

id Kopertis X

Kopertis X Harapkan PTS Dukung Pembangunan Daerah

Koordinator Kopertis Wilayah X Prof Dr Herri (Dok Antara Sumbar/M R Denya Utama) (antara)

Padang,(Antara Sumbar) - Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) mengharapkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia mendukung pembangunan daerah sekaligus menyiapkan sumber daya manusianya.

"Sudah seharusnya arah pengembangan kampus sejalan dengan pembangunan daerah," kata Koordinator Kopertis wilayah X Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau, Prof Herri, di Padang, Sabtu.

Dia menyebutkan dukungan tersebut dilakukan melalui tri dharma perguruan tinggi.

Seperti memberikan pemikiran terkait persoalan daerah dan mencarikan solusinya melalui diskusi dan penelitian.

Kemudian ikut memberdayakan masyarakat melalui berbagai inovasi dalam pengabdian masyarakat.

Secara rutin juga melakukan seminar atau dengar pendapat bersama dinas atau pimpinan lainnya.

"Bila ini telah lancar tinggal saja memperkuat kerja sama antara kampus dan daerah," katanya.

Sebagai contoh PTS di Padang, dosen bersama mahasiswa dapat memikirkan solusi permasalahan yang dihadapi semisal kemacetan.

Kemudian PTS yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi bisa memetakan persoalan untuk meningkatkan pendapatan kota.

Begitupun di Pekanbaru, PTS dengan pemikiran dosennya bisa mencarikan solusi terkait kebakaran hutan dan sulit air.

"Keberadaan PTS harus bermanfaat bagi daerah," kata dia.

Hal tersebut ujarnya menjadi pertimbangan Kemenristekdikti saat menerima pengajuan pembukaan program studi atau universitas di suatu daerah.

"Sejalannya program pembangunan dengan konsep pengembangan kampus akan lebih diprioritaskan dikabulkan," kata dia.

Senada itu wali kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan kesesuaian antara pembangunan daerah dengan perguruan tinggi akan mempercepat prosesnya.

Menurut dia sumbangsih perguruan tinggi akan memudahkan kinerja pemerintah khususnya dalam menciptakan inovasi.

Terutama ujar dia, inovasi yang berhubungan dengan pelayanan publik. (*)