Padang, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Sumatera Barat, Mochklasin menyarankan pemerintah provinsi setempat melaksanakan kegiatan simulasi bencana gempa dan tsunami secara rutin, dan tidak hanya menunggu program dari pusat.
"Simulasi bencana di Sumbar merupakan hal yang penting, untuk itu pemerintah provinsi harus kreatif melakukan simulasi-simulasi mandiri, jangan hanya menunggu adanya kegiatan itu dari pusat," katanya di Padang, Kamis.
Ia mengatakan jika simulasi bencana dilakukan sekali dalam satu tahun, masyarakat akan lupa dan tidak peduli dengan simulasi yang dilakukan.
Masyarakat harus mendapatkan pelatihan dan pemahaman yang berkesinambungan, jangan sampai sekali setahun saja, karena mereka bisa lupa dengan prosedur yang diajarkan untuk menyelamatkan diri ketika ada gempa dan tsunami.
Pelatihan simulasi bencana merupakan hal yang perlu diikuti bersama, karena wilayah Sumbar berpotensi terjadi bencana gempa dan tsunami, jelasnya.
Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar untuk membuat kegiatan-kegiatan simulasi secara berkala sampai masyarakat benar-benar mengerti dan paham.
"Jangan sampai ketika ada bencana, masyarakat berbondong-bondong dengan kendaraan masing-masing menuju daerah yang lebih tinggi dan menyebabkan kemacetan dan kepanikan," sebutnya.
Terkait simulasi bencana gempa dan tsunami dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2017 yang dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada Rabu (26/4), ia menilai sosialisasi BPBD dan kesadaran masyarakat masih kurang.
"Kesadaran masyarakat itu yang menjadi tugas pihak terkait agar mau mengikuti simulasi," katanya.
Masyarakat juga diimbau agar mau mengikuti kegiatan simulasi yang diadakan oleh pemerintah, karena hal tersebut sangat bermanfaat, apalagi daerah Sumbar rawan bencana terutama gempa bumi.
"Keselamatan diri masing-masing adalah tanggung jawab individu, pemerintah hanya melakukan kegiatan antisipasi, melengkapi sarana dan prasarana," katanya.
Sementara itu, simulasi gempa dan tsunami di Sumbar dimulai sekitar pukul 10.00 WIB pada Rabu (26/4) dengan dibunyikannya sirene secara serentak selama enam menit.
Pegawai dengan kantor yang memiliki shelter diharapkan mengikuti simulasi tersebut secara mandiri. Mereka diminta melakukan evakuasi tanpa harus dipandu oleh petugas BPBD.
Namun tidak semua pegawai perkantoran yang merespon simulasi tersebut, salah satunya Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor gubernur yang tidak peduli dengan simulasi yang dilakukan.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Nasridal Patria mengatakan simulasi dalam rangka HKBN itu bertujuan untuk membudayakan latihan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia Tangguh Bencana.
Sayangnya simulasi itu tidak berjalan dengan baik di Kantor Gubernur Sumbar. Dari ratusan ASN yang ada di kantor tersebut, hanya dua orang yang mengikuti simulasi bencana. (*)
Legislator: Simulasi Bencana Jangan Menunggu Program Pusat
Para siswa sekolah dasar yang mengikuti simulasi gempa dan tsunami dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2017 menaiki tangga shelter yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. (Novia Harlina/Antara Sumbar)
