Disdukcapil Padang Panjang Terus Tingkatkan SDM Aparatur

Padang Panjang, (Antara Sumbar) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya agar dapat menerapkan tertib administrasi kependudukan di daerah itu.

"Ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan untuk meningkatkan sumber daya aparatur di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, Maini di Padang Panjang, Kamis.

Ia mengatakan kegiatan yang dilaksanakan itu dinilai bisa memberikan dampak positif terhadap aparatur yang ada di Padang Panjang khususnya dan Sumbar umumnya.

"Kegiatan yang sedang kami laksanakan saat ini rapat koordinasi dengan Disdukcapil se-Sumbar yang berlangsung selama dua hari dari 26 sampai 27 April 2017," ujarnya.

Tidak itu saja, aparatur yang ada di Disdukcapil juga sudah mengikuti sejumlah pelatihan yang bersifat peningkatan manajemen dan teknis dalam pengelolaan administrasi kependudukan.

Sejumlah pelatihan dan kegiatan yang dilaksanakan itu katanya, dalam rangka terpenuhinya indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Terkait administrasi kependudukan, Padang Panjang sendiri sudah merealisasikan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) sudah mencapai 100 persen dari total penduduk yang wajib miliki KTP.

"Dari total jumlah penduduk yang wajib KTP, semuanya sudah melakukan perekaman data," terangnya..

Penduduk Padang Panjang yang wajib memiliki KTP berjumlah 37.059 orang dari jumlah total penduduk 51.325 orang pada Desember 2016.

Sedangkan untuk Kartu Identitas Anak (KIA) Padang Panjang sudah merelaisasikan sebanyak 7.310 orang, anak yang berusia nol sampai 16 tahun.

"Data itu sejak Agustus 2016 sampai Februari 2017," sebutnya.

Padang Panjang, katanya memiliki target kepemilikan KIA dari pemerintah pusat sebanyak 12.149 lembar dan sudah direalisasikan lebih dari 60 persen.

Katua DPRD Padang Panjang Novi Hendri mengharapkan selain peran serta masyarakat, pihak eksekutif agar selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kerugian tidak memiliki data kependudukan.

"Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Pemkot Padang Panjang agar masyarakat termotivasi mengurus data kependudukan seperti dampak terburuk tidak terdata," katanya. (*)