Muaro Sijunjung, (Antara Sumbar) - Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Yuswir Arifin, menegaskan kinerja investasi di daerah itu harus pro terhadap prinsip-prinsip ketenagakerjaan dan keterbukaan lapangan kerja.
"Jangan hanya sebatas kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam, melainkan harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan tenaga kerja lokal sebagai prioritas utama," katanya di Murao Sijunjung, Rabu.
Selain itu, lanjutnya, setiap pelaku investasi diharapkan mampu mempekerjakan karyawan berdasarkan azas profesionalisme, salah satunya yakni dengan memenuhi hak pekerja dalam bentuk perlindungan dan kesejahteraan.
Menurutnya, sebagai daerah yang sedang berkembang pihaknya mengaku terbuka bagi semua pihak yang ingin menanamkan modalnya di kabupaten itu.
"Karena untuk menunjang pembangunan dibutuhkan modal yang sangat besar sehingga tidak mampu ditampung seluruhnya melalui pendanaan yang bersumber dari kas daerah maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat," jelasnya.
Dengan masuknya pemodal, lanjutnya, diharapkan mampu memicu percepatan pembangunan dan pada akhirnya bisa menekan tingkat kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran.
Kewenangan tersebut telah diatur melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014 serta undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.
"Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk berinovasi dalam menggali sumber keuangan daerah menuju kemandirian dengan mempedomani aturan keuangan yang ada," kata dia.
Selain itu, ia menilai pemberdayaan pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting menuju efektifitas dan optimalisasi fungsi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan anggaran.
Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat maka daerah harus mampu mencari alternatif penyediaan atau pendanaan pembangunan agar seluruhnya bisa berjalan sesuai perencanaan awal.
"Sehingga dalam pelaksanaannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dengan berbagai segmentasi kebutuhan dan jenis pelayanan yang ada," imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan porsi investasi mau tidak mau harus tumbuh di atas 6 persen dan itu bisa fokus pada sektor riil, jasa, maupun infrastruktur.
Untuk mencapai target tersebut pemerintah fokus pada enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu industri pengolahan terutama non migas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta jasa keuangan.
Pada 2018, pembangunan difokuskan pada tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yaitu industri pengolahan, pertanian dan pariwisata.
"Sementara itu sektor konsumsi dan investasi tetap harus menjadi pendorong pertumbuhan," ujarnya.(*)
Bupati Sijunjung: Kinerja Investasi Harus Pro Ketenagakerjaan
Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin.
