Presiden Diminta Keluarkan Kebijakan Pembangunan Museum PDRI

Sarilamak, (Antara Sumbar) - Presiden Joko Widodo diminta untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk membuat keputusan presiden atau instruksi presiden untuk pembangunan Museum PDRI di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar).

"Sehingga dengan adanya keppres atau inpres tersebut dapat mengikat semua kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah," kata Sekretaris Yayasan Peduli Perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (YPP-PDRI) Ferizal Ridwan di Sarilamak, Selasa.

Ia mengatakan dengan adanya Keppres atau Inpres tersebut semua pihak yang berkomitmen dapat turun tangan untuk pembangunan museum tersebut.

Sehingga pembangunan museum yang berada di Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh itu dapat segera dituntaskan dengan segera.

Hal itu dikarenakan belum semua kementerian atau lembaga menuangkan komitmen membangun museum tersebut sebagaimana yang ada dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).

Pembangunan Museum PDRI tersebut melibatkan lima kementerian, yakni pertahanan, sosial, pekerjaan umum, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan Kementerian Dalam Negeri, serta empat lembaga lainnya.

Ferizal menilai Mendikbud perlu mempertimbangkan dan evaluasi atas kelanjutan anggaran serta kompensasi lainnya sesuai komitmen yang sudah dibuat sebagai bentuk penghargaan bagi daerah basis PDRI.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy meninjau pembangunan Museum PDRI, Senin. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kondisi serta sampai dimana pengerjaannya, sebab sejak 2016 pihaknya tidak lagi mencairkan anggaran untuk pembangunan museum itu.

Kemudian juga akan melihat pembangunan museum tersebut dari berbagai sisi, baik itu manfaat dan mudharatnya antara anggaran yang dikeluarkan, manfaatnya nanti setelah selesai, serta hal-hal lainnya.

"Jadi belum ada keputusan untuk dilanjutkan ataupun keputusan untuk ditinjau ulang," kata Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Pihaknya saat ini sedang mempelajari apa permasalahan yang menyebabkan pembangunan museum tersebut mangkrak, sehingga sejak dua tahun terakhir Kemendikbud tidak lagi mencairkan alokasi anggarannya. (*)