Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengidentifikasi sejumlah persoalan terkait bahan pangan bergejolak yang berpotensi memicu inflasi menjelang Ramadhan dan lebaran 2017.
"Persoalannya terletak pada stok pangan yang tersedia, distribusi, kebiasaan masyarakat dan aksi penimbunan. Ini harus diantisipasi sejak awal," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai memimpin rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Padang, Kamis (20/4).
Menurutnya terkait ketersediaan stok pangan terutama cabai, sudah dilakukan nota kesepahaman dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan terutama jelang Ramadhan dan lebaran.
Sementara untuk distribusi, seluruh instansi terkait mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota diminta melakukan pantauan agar tidak terjadi kemacetan sehingga terlambat masuk ke pasar.
Persoalan lain adalah kebiasaan masyarakat yang cenderung melakukan pembelian bahan pangan dalam jumlah banyak sekaligus menjelang Ramadhan atau lebaran.
"Kebutuhan meningkat sementara stok tidak bertambah. Ini tentu akan menjadi penyebab naiknya harga hingga berpengaruh pada angka inflasi," katanya.
Ia mengimbau masyarakat untuk mengubah kebiasaan tersebut dan pedagang juga diminta tidak mencari untung terlalu besar pada momen tersebut.
Sedangkan untuk mengawasi penimbunan barang oleh oknum, Dinas Perindustian dan Perdagangan Sumbar, menurutnya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan ke lapangan.
"Kita sudah lakukan sejumlah langkah antisipasi. Sekarang semua komponen harus jalan, jangan hanya selesai dalam rapat saja.
Persoalan ini sudah menahun dan harus diatasi dengan maksimal," ujar dia.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumbar, Heri Nofiardi dalam kesempatan yang sama mengatakan untuk meredam kemungkinan kenaikan harga pangan di pasaran, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan menggelar pasar murah selama Ramadan.
"Kita juga akan coba merangkul perusahaan yang ada di daerah untuk ikut melaksanakan kegiatan pasar murah ini," katanya.
Pemprov Sumbar, menurutnya juga akan menyurati kabupaten/kota untuk melaksanakan hal yang sama.
"Kegiatan pasar murah bukan sekedar untuk meredam gejolak harga tapi juga membantu menyediakan harga barang murah untuk masyarakat di tengah kemungkinan penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan tarif dasar listrik," katanya.
Heri berharap melalui upaya dan antisipasi yang telah disusun, pada Ramadan tahun angka inflasi Sumbar stabil, seperti 2016 yang tercatat terendah di Indonesia berada pada angka 0,18 persen. (*)
Berita Terkait
KPK tangkap tersangka kasus suap pajak di Sulsel
Kamis, 11 November 2021 8:59 Wib
STKIP Adzkia resmi jadi Universitas, Irwan Prayitno jabat Rektor
Jumat, 1 Oktober 2021 13:35 Wib
Irwan Prayitno luruskan informasi terkait polemik anggaran mobil dinas Mahyeldi-Audy
Selasa, 17 Agustus 2021 20:42 Wib
Hasil Survei Parameter Politik Indonesia: Prabowo Subianto capres terkuat
Sabtu, 5 Juni 2021 14:25 Wib
Irwan Prayitno menjadi Guru Besar Luar Biasa di UNP
Senin, 15 Februari 2021 13:52 Wib
KPU Sumbar nilai status tersangka tidak pengaruhi elektabilitas calon kepala daerah
Senin, 1 Februari 2021 11:30 Wib
KPU Sumbar nilai MK tidak berwenang mengadili gugatan Mulyadi
Senin, 1 Februari 2021 10:46 Wib
KPU Limapuluh Kota tunjuk Sudi Prayitno jadi pengacara di MK
Sabtu, 23 Januari 2021 18:02 Wib