Pemprov Diminta Selesaikan Kasus Perusakan Kawasan Mandeh

id Saidal Masfiyuddin

Pemprov Diminta Selesaikan Kasus Perusakan Kawasan Mandeh

Anggota Komisi V Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Sumatera Barat, Saidal Masfiyuddin. (dprdsumbarprov.go.id)

Padang, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat Saidal Masfiyuddin meminta pemerintah provinsi setempat duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan guna mencarikan solusi terkait perusakan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh.

"Dengan duduk bersama akan diperoleh solusi yang baik bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut," katanya di Padang, Kamis.

Ia menyebutkan Gubernur Sumbar selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat sebaiknya segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan berdiskusi untuk mendudukkan permasalahannya.

Jika terus saling menyalahkan, ujarnya juga akan berdampak pada pergerakan ekonomi masyarakat yang ada di kawasan Mandeh.

"Masyarakat di sana rata-rata memanfaatkan wisata Mandeh untuk mencari nafkah, jika masalah ini terus dihebohkan maka wisatawan juga akan enggan datang," katanya.

Pembangunan Mandeh, katanya harus terus dilakukan terutama infrastrukturnya, dan untuk permasalahan perusakan ini juga perlu diseleaikan.

"Jangan sampai investor enggan melirik Mandeh sebagai tempat investasi mereka, karena itu merugikan daerah kita juga," ujarnya.

Apalagi saat ini pemerintah pusat sedang serius memberikan perhatian untuk perkembangan wisata Mandeh, maka jangan sampai hal-hal seperti ini merusaknya.

Sebelumnya Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni menengarai perusakan Kawasan Mandeh dilakukan oleh oknum pejabat daerah dan provinsi.

Kawasan wisata Mandeh adalah kawasan berupa laut dan gugusan pulau di Pesisir Selatan dan Kota Padang.

Kawasan itu sering disebut Raja Ampat dari Sumatera sehingga mengundang banyak investor untuk masuk.

Sebagian investor diduga melakukan perusakan lingkungan dan hutan bakau di daerah itu. (*)