Menteri Yohana: Jambore PKK Komitmen Pemberdayaan Perempuan

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Yohana Yembise mengatakan Jambore Kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi komitmen bersama dalam membangun dan memberdayakan perempuan.

"PKK berperan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai bidang. Melalui Jambore Kader PKK diharapkan menjadi bentuk komitmen bersama untuk pemberdayaan perempuan," katanya dalam kunjungan kerja membuka Jambore Kader PKK Bukittinggi 2017 di Bukittinggi, Senin.

Ia menambahkan Kementerian PPPA harus bersinergi dengan PKK dalam upaya mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan.

Menurutnya masalah sosial menyangkut kekerasan pada perempuan dan anak, para pelaku umumnya berasal dari keluarga dengan kondisi tidak harmonis sehingga perlu perhatian meningkatkan ketahanan keluarga.

"Target 2030 tidak ada lagi masalah menyangkut perempuan dan anak. Kami harap PKK berperan aktif mencapai target itu dengan membina keluarga di Bukittinggi," ujarnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Bukittinggi, Yessi Endriani mengatakan Jambore Kader PKK merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan dengan tujuan menambah wawasan dan sarana bertukar informasi antarkader.

"Jambore PKK juga sebagai bentuk motivasi bagi kader dalam menjalankan 10 program pokok PKK yang salah satunya yaitu melakukan pemberdayaan perempuan," ujarnya.

Sebagai upaya meningkatkan ketahanan keluarga, ia menyebutkan PKK telah bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama setempat dalam membina calon pengantin.

"Untuk menyiapkan keluarga yang tangguh, persiapan harus dilakukan sejak dini. Melalui pembinaan calon pengantin, diharapkan pasangan betul-betul siap membentuk keluarga yang tangguh," tambahnya.

Terkait kunjungan Menteri PPPA, ia mengharapkan dapat menjadi motivasi bagi kader PKK dalam menyosialisasikan pentingnya perlindungan pada anak dan melaksanakan kegiatan yang membangun masyarakat. (*)