Singapura, (Antara Sumbar) - Setiap negara ASEAN berperan untuk mencapai kawasan bebas asap pada 2020 dan Indonesia telah mengambil langkah positif untuk menahan jumlah titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan selama 2016.
"Indonesia telah mengambil langkah positif dalam menahan jumlah titik panas selama satu tahun terakhir. Pada 2016, hanya ada ratusan jika dibandingkan dengan ribuan titik panas di 2015," kata Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Air Singapura Masagos Zulkifli dalam Singapura Dialog untuk Sumber Daya Dunia yang Berkelanjutan ke-4 yang digelar Singapore Institute of International Affairs (SIIA) di Singapura, Kamis (6/4).
Setelah Riau dan Jambi mulai mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di pertengahan Januari 2017 sebagai akibat dari kondisi cuaca kering, Indonesia bertindak cepat dengan menyatakan keadaan darurat di Riau pada 24 Januari 2017.
Hal ini memungkinkan pengerahan sumber daya dan berkoordinasi dengan cepat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi kebakaran.
Hal lebih penting lagi yang telah dilakukan Indonesia, menurut dia, yakni langkah jangka panjang yang dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2016, Pemerintah Indonesia mengumumkan moratorium lima tahun izin baru untuk konsesi kelapa sawit.
Moratorium akan menghentikan pengeringan dan pembukaan lahan gambut yang kaya akan karbon baru. Keputusan ini meluas ke lahan konsesi yang sebelumnya juga telah memiliki izin untuk perusahaan perkebunan juga.
"Bahkan Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB Erik Solheim baru-baru ini memuji langkah Presiden Jokowi ini dengan menyebutnya sebagai keputusan yang positif dan bersejarah, baik untuk Indonesia dan untuk upaya global untuk mengatasi perubahan iklim," kata Masagos.
Saat pemerintah pusat secara aktif menangani masalah asap, pemerintah provinsi juga memainkan peran penting. Ia mengatakan di bawah kepemimpinan Gubernur Alex Noerdin, Provinsi Sumatera Selatan mengambil peran teladan dengan memulai rencana "Green Growth Development".
"Seperti yang telah Anda dengar, rencana mengadopsi pendekatan multipemangku kepentingan mengarah pada pengelolaan berkelanjutan lahan hutan," ujar dia.
Pada Juni 2016, lebih dari 2.700 petani kecil mandiri penggarap lahan seluas 5.500 ha di Sumatera Selatan menerima sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
"Sejauh ini, ini adalah kelompok independen dari petani mandiri terbesar di dunia yang tersertifikat RSPO," ujar dia. (*)
Berita Terkait
Gubernur Sumbar lapor ke Mendagri terkait kabut asap
Kamis, 19 Oktober 2023 17:06 Wib
BMKG ingatkan sejumlah wilayah waspadai potensi hujan hingga karhutla
Kamis, 19 Oktober 2023 9:25 Wib
Dinas Kehutanan sebut tidak ada karhutla di Sumbar dalam 12 jam terakhir
Rabu, 18 Oktober 2023 17:39 Wib
DLH Sumbar: Kualitas udara Kota Padang menurun jadi tidak sehat
Rabu, 18 Oktober 2023 14:36 Wib
BMKG: Sejumlah wilayah berpotensi alami hujan lebat hingga karhutla
Minggu, 8 Oktober 2023 9:22 Wib
Pemkot Padang bagikan ribuan masker cegah ISPA akibat kabut asap
Kamis, 5 Oktober 2023 15:41 Wib
Sukses padamkan Karhutla, BPBD Pesisir Selatan : Kabut asap kiriman tetangga
Kamis, 5 Oktober 2023 11:50 Wib
BNPB optimalkan TMC awal Oktober untuk padamkan Karhutla
Senin, 2 Oktober 2023 8:04 Wib