"Diperkirakan tahapan pemilihan akan dimulai pada September 2017, saat ini masih menunggu terbitnya regulasi berupa peraturan bupati terkait peraturan daerah mengenai pemerintahan nagari yang sudah disahkan menjadi lembaran daerah belum lama ini," kata Kepala Bidang Pemerintahan Nagari, Dinas Pemberdayaan dan Nagari setempat, Soni di Muaro Sijunjung, Kamis.
Menurutnya, pada regulasi tersebut telah ditetapkan tentang tata cara penyelenggaraan, persyaratan calon serta aturan terkait pembiayaan yang timbul selama tahapan pilwana berlangsung di seluruh nagari yang melaksanakan pemilihan, seperti Nagari Tanjung Gadang, Sumpur Kudus dan Kamang Baru.
Di antaranya, lanjut dia, proses pemungutan suara akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak pemerintahan nagari terkait dan kewajiban pemerintah daerah dalam memfasilitasi kebutuhan logistik pemilihan melalui dana APBD 2017 Kabupaten Sijunjung.
"Jumlah total kebutuhan dana untuk itu masih dihitung karena sangat bergantung pada jumlah pemilih nantinya," ujar dia.
Dia menambahkan, secara umum keseluruhan proses persiapan menjelang tahapan oleh pihaknya diakui masih belum maksimal karena adanya beberapa pergeseran tugas pokok dan fungsi insitusi tersebut pasca perombakan struktur organisasi pemerintahan daerah (OPD) di daerah itu.
Namun, pihaknya terus berupaya melakukan berbagai percepatan agar pelaksanaan pilwana tahun ini bisa berlangsung dengan berintegritas, tertib dan aman.
"Kami berharap semua pihak yang terlibat bisa menjaga kondusifitas kamtibmas selama tahapan berlangsung, yakni dengan menguatkan komitmen untuk mematuhi setiap aturan yang ada serta tekad untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas dan memiliki dedikasi dalam membangun pertumbuhan ekonomi sejak lini pemerintahan terkecil," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah menginginkan stabilitas politik dalam negeri terjaga sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kondisi yang diharapkan adalah stabilitas yang mampu mendorong ekonomi, terpeliharanya kebhinekaan Indonesia serta terwujudnya partisipasi masyarakat di berbagai bidang," kata dia. (*)
Menurutnya, pada regulasi tersebut telah ditetapkan tentang tata cara penyelenggaraan, persyaratan calon serta aturan terkait pembiayaan yang timbul selama tahapan pilwana berlangsung di seluruh nagari yang melaksanakan pemilihan, seperti Nagari Tanjung Gadang, Sumpur Kudus dan Kamang Baru.
Di antaranya, lanjut dia, proses pemungutan suara akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak pemerintahan nagari terkait dan kewajiban pemerintah daerah dalam memfasilitasi kebutuhan logistik pemilihan melalui dana APBD 2017 Kabupaten Sijunjung.
"Jumlah total kebutuhan dana untuk itu masih dihitung karena sangat bergantung pada jumlah pemilih nantinya," ujar dia.
Dia menambahkan, secara umum keseluruhan proses persiapan menjelang tahapan oleh pihaknya diakui masih belum maksimal karena adanya beberapa pergeseran tugas pokok dan fungsi insitusi tersebut pasca perombakan struktur organisasi pemerintahan daerah (OPD) di daerah itu.
Namun, pihaknya terus berupaya melakukan berbagai percepatan agar pelaksanaan pilwana tahun ini bisa berlangsung dengan berintegritas, tertib dan aman.
"Kami berharap semua pihak yang terlibat bisa menjaga kondusifitas kamtibmas selama tahapan berlangsung, yakni dengan menguatkan komitmen untuk mematuhi setiap aturan yang ada serta tekad untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas dan memiliki dedikasi dalam membangun pertumbuhan ekonomi sejak lini pemerintahan terkecil," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah menginginkan stabilitas politik dalam negeri terjaga sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kondisi yang diharapkan adalah stabilitas yang mampu mendorong ekonomi, terpeliharanya kebhinekaan Indonesia serta terwujudnya partisipasi masyarakat di berbagai bidang," kata dia. (*)
