Padang, (Antara Sumbar) - Program Pascasarjana Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat memfasilitasi pertemuan terkait upaya mitigasi bencana banjir dan longsor di Pangkalan Lima Puluh Kota.
"Diskusi ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dari berbagai pihak yang terkait bencana tersebut untuk mendapatkan suatu perencanaan dan rancangan penyelamatan masyarakat dan daerah sekitar Waduk PLTA Koto Panjang," kata Direktur Pascasarjana Unand Prof Rudi Febriamansyah di sela kegiatan diskusi publik, di Padang, Jumat.
Dia menyebutkan diskusi mitigasi melibatkan beberapa pihak yakni pemerintah daerah, pengelola PLTA Koto Panjang, pihak pengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) , peneliti dan lembaga swadaya masyarakat.
Dalam hal ini, kata dia pemda melalui Dinas Kehutanan memaparkan gambaran terkini mengenai keadaan pasca bencana melalui pemetaan dan rekaman robot terbang.
Sementara dari perwakilan DAS memaparkan terkait kondisi dari sungai dan aliran air, terutama besar debit air yang memungkinkan terjadi banjir.
Diskusi ini, tambah dia cukup lengkap karena pihak PLN pengelola PLTA memaparkan tentang kondisi PLTA termasuk pantauan di daerah tangkapan air.
"Dari data inilah peneliti dan pakar membahas sekaligus menganalisis permasalahan untuk dicarikan solusinya," ujarnya.
Terkait ini pakar ekonomi bidang lingkungan hidup dan sumber daya hayati Prof Mubariq Ahmad menilai diskusi ini langkah tepat untuk memberikan titik terang terkait informasi pasca bencana tersebut.
Dia mengatakan banyaknya informasi dan isu yang belum jelas seperti adanya pendangkalan waduk, tingginya debit dan buruknya regulasi dapat dipaparkan dalam diskusi.
Dalam hal ini, tambah dia masing-masing sektor harus secara gamblang dan terbuka terkait informasi yang didapat.
Dari hal tersebut pihak perguruan tinggi dapat berperan menyatukan sekaligus memikirkan solusinya.
Sedangkan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Hendri Octavia mengatakan diskusi ini akan membantu pemerintah dalam merancang mitigasi di daerah bencana.
Adakalanya ujar dia, pemikiran yang ada di pemda harus dibantu oleh pemikiran dari perguruan tinggi. (*)
Berita Terkait
Kemenkumham Sumbar ikuti diskusi publik Naskah Akademik Ranperda DPRD Pasaman
Rabu, 24 April 2024 19:54 Wib
Dukung peningkatan layanan publik berbasis HAM, Semen Padang serahkan bantuan Kursi RodaMPP Bukittinggi
Selasa, 23 April 2024 21:49 Wib
Gubernur Sumbar pastikan pelayanan publik normal setelah libur Lebaran
Selasa, 16 April 2024 18:32 Wib
Kawal arus mudik hingga balik Lebaran 2024, PLN siaga di zona utama transportasi publik
Senin, 15 April 2024 17:41 Wib
Ombudsman Sumbar: Pemerintah harus jamin layanan di daerah bencana
Kamis, 11 April 2024 9:45 Wib
Sri Mulyani percaya forum di MK jadi cara merawat nalar publik
Jumat, 5 April 2024 11:32 Wib
Sengketa pilpres dan optimisme MK meraih kepercayaan publik
Selasa, 26 Maret 2024 18:41 Wib
Kemenkumham mencanangkan pelayanan publik berbasis HAM
Selasa, 26 Maret 2024 13:40 Wib