Minggu, 22 Oktober 2017 - 2 Safar 1439 H

Legislator: Tindak Sekolah Lakukan Pungli Terkait UNBK

Anggota Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Sabar AS. (ANTARA SUMBAR/Novia Harlina)
Padang, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Sabar meminta pemerintah provinsi setempat menindak pihak sekolah yang melakukan pungutan liar dengan alasan pendanaan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

"Jangan ada oknum-oknum yang memanfaatkan UNBK untuk melakukan pungutan liar (pungli). Untuk itu kami meminta pemerintah melalui intansi terkait melakukan pengawasan," katanya di Padang, Rabu.

Ia menerangkan pemerintah provinsi harus mengawasi sekolah-sekolah yang melaksanakan UNBK, jika ada temuan pungli maka segera ditindak.

Menurut data Ombudsman Perwakilan Sumbar, ujarnya terdapat laporan dari warga Kabupaten Agam yang merupakan orang tua siswa SMA 1 Tanjung Mutiara, bahwa komite dan kepala sekolah memungut uang Rp75.000 per siswa, yang akan digunakan untuk membeli komputer dan sarana pelaksanaan UNBK.

Oleh sebab itu, Sabar mengingatkan kembali pelaksanaan UNBK bukan suatu hal yang wajib dilaksanakan sekolah jika memang sarana dan prasarana yang diperlukan belum mendukung.

"Jika perlengkapan untuk UNBK belum mencukupi maka jangan dipaksakan karena ke depan akan timbul permasalahan salah satunya pungli ini," ujarnya.

Kemudian ia berpendapat akan lain halnya jika memang wali murid yang berinisiatif memberikan sumbangan kepada sekolah untuk mendukung terlaksananya UNBK.

"Kalau memang berbentuk sumbangan ya tidak apa-apa, itu hal yang bagus," ujarnya.

Selain itu, ia menerangkan rata-rata sekolah di Sumbar baru memiliki sekitar 20 sampai 30 komputer, sementara untuk bisa ikut melaksanakan UNBK mereka harus memiliki komputer hingga 100 lebih.

Jadi memang belum mampu melaksanakan UNBK, ujarnya lebih baik diundur hingga saran dan prasarananya telah lengkap.

"Jika dipaksakan siswa juga akan terpengaruh secara psikologis karena ketidaksiapan sekolah untuk UNBK tersebut," katanya.

Sejalan dengan itu, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP) Prof Jamaris Jamna menilai pemerintah daerah cenderung memaksakan pelaksanaan UNBK 2017.

"Karena dipaksakan hampir semua sekolah keteteran melakukan persiapan untuk pelaksanaan UNBK, terutama di daerah," sebutnya.

Ia menambahkan ada beberapa persoalan yang dihadapi sekolah terutama di bidang sarana dan prasarana seperti komputer yang belum memadai dan mencukupi.

Walaupun sekolah sudah memiliki komputer, namun belum bisa dipastikan apakah komputer yang dimiliki tersebut sesuai dengan standar pelaksanaan UNBK, katanya. (*)


Editor : Joko Nugroho

COPYRIGHT © ANTARASUMBAR 2017

Perspektif
Oleh : Atman Ahdiat
Semangat Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk memacu pertumbuhan di sektor pariwisata terpancar pada Forum Investasi Regional ...
Baca Juga