Padang, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Sabar meminta pemerintah provinsi setempat menindak pihak sekolah yang melakukan pungutan liar dengan alasan pendanaan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
"Jangan ada oknum-oknum yang memanfaatkan UNBK untuk melakukan pungutan liar (pungli). Untuk itu kami meminta pemerintah melalui intansi terkait melakukan pengawasan," katanya di Padang, Rabu.
Ia menerangkan pemerintah provinsi harus mengawasi sekolah-sekolah yang melaksanakan UNBK, jika ada temuan pungli maka segera ditindak.
Menurut data Ombudsman Perwakilan Sumbar, ujarnya terdapat laporan dari warga Kabupaten Agam yang merupakan orang tua siswa SMA 1 Tanjung Mutiara, bahwa komite dan kepala sekolah memungut uang Rp75.000 per siswa, yang akan digunakan untuk membeli komputer dan sarana pelaksanaan UNBK.
Oleh sebab itu, Sabar mengingatkan kembali pelaksanaan UNBK bukan suatu hal yang wajib dilaksanakan sekolah jika memang sarana dan prasarana yang diperlukan belum mendukung.
"Jika perlengkapan untuk UNBK belum mencukupi maka jangan dipaksakan karena ke depan akan timbul permasalahan salah satunya pungli ini," ujarnya.
Kemudian ia berpendapat akan lain halnya jika memang wali murid yang berinisiatif memberikan sumbangan kepada sekolah untuk mendukung terlaksananya UNBK.
"Kalau memang berbentuk sumbangan ya tidak apa-apa, itu hal yang bagus," ujarnya.
Selain itu, ia menerangkan rata-rata sekolah di Sumbar baru memiliki sekitar 20 sampai 30 komputer, sementara untuk bisa ikut melaksanakan UNBK mereka harus memiliki komputer hingga 100 lebih.
Jadi memang belum mampu melaksanakan UNBK, ujarnya lebih baik diundur hingga saran dan prasarananya telah lengkap.
"Jika dipaksakan siswa juga akan terpengaruh secara psikologis karena ketidaksiapan sekolah untuk UNBK tersebut," katanya.
Sejalan dengan itu, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP) Prof Jamaris Jamna menilai pemerintah daerah cenderung memaksakan pelaksanaan UNBK 2017.
"Karena dipaksakan hampir semua sekolah keteteran melakukan persiapan untuk pelaksanaan UNBK, terutama di daerah," sebutnya.
Ia menambahkan ada beberapa persoalan yang dihadapi sekolah terutama di bidang sarana dan prasarana seperti komputer yang belum memadai dan mencukupi.
Walaupun sekolah sudah memiliki komputer, namun belum bisa dipastikan apakah komputer yang dimiliki tersebut sesuai dengan standar pelaksanaan UNBK, katanya. (*)
Berita Terkait
Ada upaya penipuan mengatasnamakan Rekrutmen Bersama BUMN, PLN imbau waspadai pungli dan cermati informasi
Kamis, 28 Maret 2024 12:44 Wib
KPK periksa 10 saksi perkara pungli Rutan KPK
Selasa, 26 Maret 2024 16:15 Wib
Polres Agam antisipasi pungli-penggunaan petasan hingga aksi teror
Sabtu, 30 Desember 2023 17:53 Wib
Kota Payakumbuh berkomitmen menjadi kota bebas pungli
Jumat, 26 Mei 2023 16:09 Wib
Polresta Padang andalkanposko pengamanan berantas pungli
Sabtu, 22 April 2023 16:56 Wib
Posko saber pungli di Mal Pelayanan Publik siap terima pengaduan masyarakat
Senin, 30 Januari 2023 16:51 Wib
Lapas Suliki komitmen bangun zona integritas menuju WBK/WBBM untuk berantas pungli
Rabu, 25 Januari 2023 13:59 Wib
Pemkot Pariaman tegaskan tindak pelaku pungli di objek wisata
Kamis, 12 Januari 2023 17:42 Wib