TENTANG KAMI | INDEX | REDAKSI | IKLAN | RSS | PETA | KONTAK | KETENTUAN | FORUM | FACEBOOK | Twitter | REGISTER | SIGN IN
Jumat, 23 Juni 2017 - 29 Ramadhan 1438 H

KEIN: Pemerintah Siapkan Kerangka Kerja Kembangkan Pariwisata

Kawasan Mandeh, Pesisir Selatan, Sumbar. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)
Padang, (Antara Sumbar) - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengajak pemerintah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) untuk menyiapkan kerangka kerja dalam rangka mengembangkan pariwisata.

Anggota Dewan Pengurus KEIN, Dony Oskaria dalam rapat koordinasi dan workshop percepatan pengembangan pariwisata Sumbar di Padang, Selasa, mengatakan beberapa poin dari model kerangka kerja itu adalah pemilihan destinasi yang terintegrasi, sebab setiap wisatawan datang tidak hanya untuk melihat satu objek wisata.

Selanjutnya adalah memahami siapa yang akan menjadi target pasar dari pariwisata yang dikembangkan, lalu dengan membuat sebuah konsep yang unik pada setiap destinasi agar memberikan kesan pada wisatawan.

"Setelah itu semua baru didukung dengan diadakannya festival, melakukan promosi serta membangun bisnis lokal yang ada pada setiap destinasi," ujarnya.

Menurutnya selama ini setiap daerah hanya terfokus untuk mendatangkan wisatawan, sementara yang penting adalah adanya sebuah acuan dalam mengembangkan pariwisata tersebut.

Ia menambahkan dalam mengembangkan pariwisata pemerintah cukup fokus pada beberapa aspek wisata yang telah ada, seperti wisata kuliner, wisata budaya dan wisata alam.

"Setiap daerah punya karakteristik sendiri, akan lebih baik fokus untuk memperkuat dan mengembangkan beberapa item yang sudah ada," sebutnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengajak setiap kabupaten/kota untuk membuat nota kesepahaman terkait pengembangan pariwisata pada masing-masing daerah dengan provinsi.

Dengan adanya nota kesepahaman ini, sebutnya maka pemerintah provinsi bisa membantu dalam pendanaan karena salah satu kendala dalam mengembangkan destinasi wisata selama ini adalah anggaran yang terbatas.

"Wewenang utuh dalam pengelolaan objek wisata adalah kabupaten/kota sementara provinsi hanya membantu. Oleh karena itu mari kita buat sebuah MoU dengan mengusulkan satu atau dua destinasi yang menjadi prioritas untuk dikembangkan," katanya. (*)


Editor : Joko Nugroho

COPYRIGHT © ANTARASUMBAR 2017

Perspektif
Oleh : Miko Elfisha
          Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy baru saja menetapkan sistem pendidikan baru ...
Baca Juga