Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), menyiapkan sejumlah kegiatan pada 2017 untuk mengendalikan inflasi sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Bukittinggi, Linda Faroza di Bukittinggi, Jumat, mengatakan program pada 2017 mencakup kegiatan lanjutan dan peningkatan dari program di 2016 dan persiapan pembenahan fisik.
"Peran dan kerjasama organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan harus lebih ditingkatkan seperti pengawasan distribusi dan ketersediaan barang di pasar," katanya.
Ia mengatakan koordinasi oleh OPD setempat dengan daerah lain sebagai pemasok kebutuhan bahan pokok di Bukittinggi juga perlu ditingkatkan.
"Misalnya cabai merah, perlu koordinasi dengan daerah penghasil terkait kebutuhan di Bukittinggi di samping kami mendorong masyarakat agar memanfaatkan pekarangan untuk menanam cabai sehingga dapat sedikit membantu mengurangi tingginya permintaan cabai," katanya.
Hal itu juga didukung oleh tim PKK Bukittinggi melalui pembagian bibit cabai dan masyarakat juga didorong menanam bahan pangan lain di pekarangan.
Ia menerangkan selain cabai merah, beras termasuk komoditas yang juga sering menyumbang inflasi sehingga pada 2017 pemerintah setempat telah menganggarkan pengadaan rastra otoda melalui APBD 2017.
"Masih ada beberapa kegiatan lain di antaranya sosialisasi hidup sehat dan kerja sama dengan asosiasi pedagang," ujarnya.
Sementara di kegiatan fisik, ia menyebutkan daerah itu membutuhkan revitalisasi Pasar Atas dan Pasar Bawah untuk menunjang aktivitas perdagangan dan menarik pedagang masuk beraktivitas di Bukittinggi.
"Bukittinggi bukan daerah penghasil namun menjadi tujuan pasar bagi daerah tetangga sehingga perlu ditunjang oleh pasar yang representatif. Saat ini upaya revitaslisasi pasar sedang dalam tahap penataan dokumen atau sertifikasi tanah," katanya.
Di samping itu, ia menyebutkan juga dibutuhkan terminal bongkar buat barang pangan untuk membantu memudahkan evaluasi tingkat ketersediaan dan konsumsi masyarakat.
"Untuk terminal bongkar muat, ini masih direncanakan dan perlu mempertimbangkan lahan. Kegiatan fisik tidak dapat diwujudkan dalam waktu cepat karena setiap tahun ada prioritas pembangunan daerah, jadi kita maksimalkan upaya lain untuk kendalikan inflasi," ujarnya. (*)
Berita Terkait
Gubernur Sumbar: Cuaca ekstrem dapat pengaruhi inflasi di daerah
Kamis, 18 April 2024 10:51 Wib
BI sebut tekanan inflasi Sumbar turun setelah Lebaran
Kamis, 18 April 2024 9:13 Wib
BI Sumbar: Pemda sudah lakukan intervensi khusus atasi inflasi
Kamis, 4 April 2024 17:09 Wib
BI: TPID harus bekerja keras kendalikan inflasi Sumbar
Kamis, 4 April 2024 11:15 Wib
3,93 persen inflasi Provinsi Sumbar pada Maret 2024
Rabu, 3 April 2024 14:36 Wib
BPS jelaskan penyebab inflasi Pasaman Barat capai 5,90 persen
Senin, 1 April 2024 16:02 Wib
Pemkab Tanah Datar rutin melaksanakan rakor pengendalian inflasi
Kamis, 14 Maret 2024 11:40 Wib
Pemkab Solok gelar bazar bahan pangan murah sambut Ramadhan
Minggu, 10 Maret 2024 16:43 Wib