Jakarta, (Antara Sumbar) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan proses pengadaan kartu tanda penduduk elektronik akan dilakukan lebih hati-hati menyusul dugaan korupsi proyek tersebut.
"Ke depan akan lebih hati-hati," ujar Tjahjo seusai melakukan Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di gedung parlemen, Jakarta, Selasa.
Tjahjo mengatakan meskipun muncul kasus dugaan korupsi pada proyek KTP elektronik, namun pemerintah tetap terus memacu penyelesaian proses perekaman KTP elektronik.
"Tidak ada masalah kami jalan terus. Walau ibarat naik mobil perseneling belum bisa lancar tapi kami terus memacu perekaman data. Saat ini sedang finalisasi tender, setelah tender kemarin saya batalkan karena tidak clean and clear," kata Tjahjo.
Tjahjo menekankan keberhasilan proses perekaman KTP elektronik membutuhkan peran aktif masyarakat.
Di Surabaya saja, kata dia, proses jemput bola perekaman KTP elektronik yang dilakukan ke setiap rumah selepas jam pulang kerja tetap tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat.
"Makanya tidak bisa hanya pemerintah. Masyarakat juga harus proaktif, yang di apartemen-apartemen, di kota-kota besar," ujar dia.
Sementara itu berkaitan dengan beredarnya sejumlah nama-nama yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi di proyek KTP elektronik, Tjahjo enggan berkomentar. (*)
Mendagri: Pengadaan KTP Elektronik Selanjutnya Lebih Hati-Hati
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
