Bandung, (Antara Sumbar) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan program bantuan sosial nontunai yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial mampu menekan kemiskinan hingga 0,3 persen.
"Efektivitas bansos (bantuan sosial) non tunai cukup berkontribusi besar dalam menekan jumlah penduduk miskin di Indonesia," kata Khofifah dalam penyaluran Bansos Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat.
Ia menuturkan, angka penurun kemiskinan itu bersumber dari hasil kajian yang dilakukan oleh World Bank yakni PKH telah menjangkau enam juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Angka 0,3 persen, kata dia terbilang kecil, tetapi di tengah kelesuan ekonomi global jumlah tersebut cukup berarti bagi Indonesia.
Menurut dia angka kemiskinan tidak dapat turun dengan signifikan karena inflasi yang dirasakan oleh masyarakat miskin juga tinggi.
Angka menurunkan kemiskinan itu, lanjut dia dapat turun mencapai 0,45 persen jika penerima PKH juga menerima beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
"Memang untuk mengurangi angka kemiskinan bukan suatu pekerjaan mudah, partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan, terutama pemerintah daerah lewat dukungan APBD," katanya.
Khofifah menyampaikan penyaluran bansos non tunai merupakan penerapan strategi nasional keuangan inklusif yang diluncurkan Presiden Joko Widodo akhir 2016.
Pemerintah, lanjut dia menargetkan indeks keuangan inklusif mencapai 75 persen tahun 2019 dari sebelumnya yang hanya 36 persen.
Keuangan inklusif, kata dia membuat penduduk, khususnya kelompok masyarakat miskin terhubung dengan peluang ekonomi.
Menurut dia banyak manfaat sosial yang diperoleh jika bantuan sosial disalurkan secara non tunai.
"Tahun 2018 Kemensos akan mendorong Bappenas untuk menambah jumlah KPM hingga sembilan juta, jika terwujud maka kontribusi terhadap penurunan kemiskinan bisa mencapai 0,75 persen," kata Khofifah. (*)
Mensos: Program Bantuan Sosial Tekan Kemiskinan Nasional
Mensos Khofifah Indar Parawansa. (Antara)
