Padang, (Antara Sumbar) - Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Yuliarman mengatakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA di provinsi itu tidak perlu dipaksakan karena akan memberatkan sekolah.
"Jika memang sarana dan prasarana tidak mendukung, maka sekolah tidak perlu memaksakan untuk mengikuti UNBK," kata dia di Padang, Rabu.
Ia menerangkan sekolah tak perlu memaksakan menyelenggarakan UNBK karena dalam pelaksanaannya pemerintah daerah tidak mendapat dukungan anggaran dari pusat.
Kebutuhan prasarana komputer untuk seluruh sekolah masuk ke dalam APBD 2017 namun saat ini Sumbar sudah cukup terbebani dengan peralihan urusan kewenangan SMA dan SMK ke provinsi yang sudah resmi diberlakukan.
"Anggaran yang tersedia dalam APBD 2017 juga sangat tipis, karena itu belum memungkinkan membantu pengadaan komputer untuk sekolah," katanya.
Rata-rata, ujarnya sekolah baru memiliki sekitar 20 sampai 30 komputer, sementara untuk bisa ikut melaksanakan UNBK mereka harus memiliki komputer hingga 100 lebih.
Jadi memang belum bisa dipaksakan, ujarnya lebih baik pelaksanaan tahun 2018 dipersiapkan dari sekarang dengan maksimal.
"Jika dipaksakan siswa juga akan terpengaruh psikologisnya karena ketidaksiapan sekolah untuk UNBK tersebut," katanya.
Sebelumnya Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP) Sumbar, Prof. Jamaris Jamna menilai pemerintah daerah cenderung memaksakan pelaksanaan UNBK 2017.
"Karena dipaksakan hampir semua sekolah keteteran melakukan persiapan untuk pelaksanaan UNBK, terutama di daerah," katanya.
Ia menambahkan ada beberapa persoalan yang dihadapi sekolah terutama di bidang sarana dan prasarana seperti komputer yang belum memadai dan mencukupi.
Walaupun sekolah sudah memiliki komputer, namun belum bisa dipastikan apakah komputer yang dimiliki tersebut sesuai dengan standar pelaksanaan UNBK. (*)
Legislator : Sekolah Jangan Paksakan Ikuti UNBK
Ilustrasi, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). (Antara)
