Padang, (Antara Sumbar) - Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Prof. Jamaris Jamna menilai kualitas pendidikan di daerah setempat belum merata, terlihat dengan hanya beberapa daerah yang memperlihatkan prestasi, sedangkan lainnya belum terlihat.
"Hanya beberapa daerah saja yang memiliki kualitas dan sering muncul ke permukaan dengan prestasinya antara lain Kota Bukittinggi, Padang Panjang, Sawahlunto, dan Kota Padang," katanya di Padang, Selasa.
Ia menilai selama ini untuk pemerataan pendidikan pemerintah daerah hanya mengutamakan pembangunan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik, sementara bidang Sumber Daya Manusia (SDM) belum terlihat.
Karena itu diperlukan strategi-strategi yang matang dan program yang mumpuni agar daerah lain yang belum memperlihatkan prestasi dapat meningkatkan kualitas pendidikannya.
"Jangan hanya ketika terdesak baru buru-buru memperbaiki kualitas," ujar dia.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberlakukan sistem yang baku, dengan aturan dan mekanisme yang terstruktur, terorganisir sehingga dapat diikuti oleh kabupaten dan kota di Sumbar.
"Penjaminan mutu terhadap kualitas guru, serta kualitas kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), selama ini belum terdapat aturan yang baku, meskipun sudah terdapat peningkatan akreditasi beberapa sekolah," kata dia.
Peningkatan kualitas, ujar dia, dapat dilakukan dengan menerapkan program pembelajaran pintar, caranya setiap tiga bulan dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh kabupaten dan kota ataupun provinsi terhadap tanggung jawab dan wewenangnya.
"Dari situ dapat dilihat apakah masih terdapat pembelajaran yang belum tuntas, yang dilihat dari nilai anak," kata dia.
Dari situ dapat dilakukan berbagai cara agar anak keranjingan belajar dengan terdapatnya sistem dan mekanisme yang harus diikuti oleh guru.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR A Fikri Faqih berharap kualitas pendidikan Indonesia di tahun 2017 membaik khususnya disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tupoksi merumuskan kebijakan sedari dini, yaitu Wajib Belajar 12 tahun.
"Kemendikbud memiliki beban berat, karena di usia SD hingga SMA/SMK, adalah masa emas seorang siswa tersebut dididik," katanya.
Dia mengatakan jika kualitas di level ini membaik, maka jenjang setelahnya yakni perguruan tinggi maupun di dunia kerja akan semakin mudah, dan indikator keberhasilan Nawacita dapat tercermin di level ini. (*)
Pengamat: Kualitas Pendidikan di Sumbar Belum Merata
Ilustrasi - Siswa di Labor Komputer. (Antara)
