Perbaikan Kantor Gubernur Sumbar Pertimbangkan Sejarah

id Kantor Gubernur Sumbar

Perbaikan Kantor Gubernur Sumbar Pertimbangkan Sejarah

Padang, (Antara Sumbar) - Perbaikan Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) pascagempa 2009 tetap mempertahankan struktur bangunan lama untuk menghargai sejarah bangunan yang sering disebut sebagai Rumah Bagonjong tersebut.

"Pilihannya dua, bangun kantor baru atau mempertahankan bangunan lama dengan penguatan. Kita pilih yang kedua untuk menghargai sejarah bangunan ini," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat peresmian penggunaan kantor tersebut di Padang, Minggu.

Ia menjelaskan kantor gubernur tersebut merupakan bangunan moderen pertama berlantai 4 (empat) dengan arsitektur Minangkabau di Sumbar. Pembangunannya diprakarsai Gubernur Sumbar pada saat itu, Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basapada 1961.

"Bangunan ini disimbolkan sebagai upaya "mambangkik batang tarandam", mengembalikan kepercayaan diri masyarakat Sumbar setelah peristiwa PRRI," katanya.

Menurutnya atas pertimbangan sejarah itu dan masukan dari beberapa tokoh Sumbar, maka struktur bangunan Rumah Bagonjong tetap dipertahankan dengan penguatan atau retrovit.

Selain itu berdasarkan kajian, penguatan atau retrovit ternyata lebih efisien dari pada harus membangun baru dengan selisih anggaran mencapai sekitar Rp40 miliar.

"Jadi selain mempertahankan nilai sejarah, juga ada unsur efisiensi anggaran," katanya.

Sementar itu Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengapresiasi langkah Pemprov yang mempertahankan sejarah Rumah Bagonjong tersebut dan berharap kantor yang baru diresmikan bisa mendorong kinerja pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

"Jadikan ini momen untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah," ujarnya.

Ia juga meminta agar kantor tersebut bisa memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat.

"Jangan sampai ada masyarakat yang takut masuk ke kantor baru ini," katanya.

Sekretaris Provinsi Sumbar, Ali Asmar mengatakan seharusnya pembangunan kantor gubernur itu bisa dilaksanakan pasca gempa 2009. Namun Gubernur Irwan Prayitno lebih memilih untuk mendahulukan kepentingan masyarakat.

"Saat itu ada sekitar 200 ribu rumah masyarakat yang rusak karena gempa. Gubernur lebih mendahulukan memperbaiki hal itu dan sarana umum lainnya. Karena itu perbaikan kantor gubernur baru bisa dimulai pada 2013 dengan Detail Engineering Design dan 2014 pengerjaan fisik," katanya.

Pengerjaan baru selesai akhir 2016 dan bisa ditempati pada 2017. "Setelah peresmian ini, bangunan masih tanggung jawab kontraktor selama enam bulan ke depan," katanya.

Kantor Gubernur Sumbar rusak saat terjadi gempa pada 2007 dan makin parah dan tidak bisa digunakan pada gempa 30 September 2009.

Perbaikan dilakukan pada 2013 dan selesai pada 2016 dengan total angaran Rp40 miliar lebih masing-masing tahap I yang difokuskan pada perbaikan struktur bentuk bangunan Rp 4,2 miliar, dan tahap II Rp 22 miliar pengerjaan retrofit.

Tahap III, Rp14,3 miliar digunakan untuk finalisasi dan interior bangunan, serta dua lift disisi kiri dan kanan. (*)