Padang, (Antara Sumbar) - Dinas Kesehatan Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menekan angka gizi buruk di daerah itu melalui pelayanan rutin di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Kepala Dinkes Padang, Feri Mulyani di Padang, Sabtu mengatakan pelayanan dilakukan pada masing-masing posyandu yang tersebar di 11 kecamatan di Kota padang.
Ia mengatakan, setiap bulan di posyandu dilakukan pemeriksaan Berat Badan dan Tinggi Badan terhadap bayi dan balita, dari situ dapat terlihat bayi yang memiliki BB kurang maupun lebih.
"Bayi yang memiliki berat badan kurang akan dilakukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)," kata dia.
Selain itu, pemantauan serta penyuluhan rutin dilakukan guna menambah ilmu dan pengetahuan orang tua akan pentingnya pemenuhan gizi anak.
"Petugas langsung turun ke lapangan melakukan penyuluhan," katanya.
Hal itu, katanya, agar ketika hamil seorang ibu dapat memenuhi kebutuhan gizinya, karena pemenuhan gizi dimulai ketika anak berada di dalam kandungan.
Berdasarkan data Dinkes Sumbar kasus gizi buruk di Kota Padang mengalami penurunan sebanyak 36 kasus yang sebelumnya 104 kasus pada 2015 menjadi 68 kasus pada 2016.
Sementara itu salah seorang warga Kota padang, Aulia (30) mengatakan rutin membawa bayinya ke posyandu setiap bulan.
"Saya rutin membawa anak ke posyandu guna mengetahui apakah anak saya sudah memiliki berat badan yang cukup," ujar dia. (*)
Berita Terkait
Sri Mulyani percaya forum di MK jadi cara merawat nalar publik
Jumat, 5 April 2024 11:32 Wib
Menkeu: THR telah tersalurkan Rp13,4 triliun
Senin, 25 Maret 2024 11:55 Wib
Sri Mulyani terima laporan keuangan dari Menteri AHY
Jumat, 15 Maret 2024 20:44 Wib
Sri Mulyani minta presiden terpilih jaga kepercayaan rakyat
Rabu, 14 Februari 2024 11:15 Wib
Sri Mulyani harap demokrasi terjaga baik pada Pemilu 2024
Rabu, 14 Februari 2024 10:27 Wib
Sri Mulyani: Pemerintah berperan penting dalam genjot pembiayaan swasta
Kamis, 18 Januari 2024 17:56 Wib
Kemenkeu: Realisasi sementara anggaran pendidikan 2023 capai Rp503,8 T
Rabu, 3 Januari 2024 5:34 Wib
Menkeu lakukan koordinasi terkait aset negara di IKN maupun Jakarta
Rabu, 29 November 2023 13:46 Wib