Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Padang menargetkan seluruh sekolah menengah pertama (SMP) daerah itu dapat melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada 2017.
"Kita targetkan 100 persen SMP di Padang dapat melaksanakan UNBK, karena persyaratan saat ini hanya satu server dengan 20 unit komputer," kata Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Disdik Padang Ramson di Padang, Rabu.
Ia mengatakan pelaksanaan UNBK di Padang baru pertama kali pada tahun 2017 sehingga diperlukan persiapan yang matang serta menyiasati kekurangan fasilitas dalam pelaksanaannya, seperti komputer.
Menurutnya untuk menyiasati kekurangan fasilitas komputer direncanakan pemakaian komputer SMA atau SMK, hal itu dikarenakan SMA/SMK lebih dulu menyelenggarakan UNBK dibandingkan tingkat SMP.
"Sehingga gedung atau komputer di sekolah tersebut dapat dipakai," katanya.
Ia menyebutkan dari 93 SMP di Padang sekitar 30 hingga 40 SMP siap dalam pelaksanaan UNBK pada tahun ini.
Sementara itu untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), katanya berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak kemenag, belum siap dalam pelaksanaannya.
Ia mengharapkan pemerintah pusat dapat mengarahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak hanya untuk pembangunan fisik tetapi juga diarahkan untuk persiapan mengahdapi UNBK.
"Artinya DAK diarahkan untuk penambahan komputer, server dan hal lainnya yang menunjang pelaksanaan UNBK," katanya.
Ia menambahkan pihaknya terus mendorong setiap sekolah dalam pelaksanaan UNBK diantaranya menyarankan kepada sekolah yang ditunjuk untuk pelaksanaan UNBK agar dapat mengalokasikan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pengadaan komputer.
"Hal tersebut berdasarkan rapat koordinasi dana BOS, sehingga sekolah yang ditunjuk itu dapat mengalokasikan dana BOS tersebut untuk keperluan pengadaan komputer," ujarnya.
Kemudian pihaknya mengharapkan partisipasi dari masyarakat atau orang tua murid untuk ikut berpartisispasi dalam pendidikan.
"Bagi ortu yang mampu dapat menyumbangkan komputer misalnya ke sekolah, tetapi hal tersebut bukan dalam bentuk iuran atau pemisahan antara yang mampu dan tidak, namun lebih kepada secara sukarela," ujarnya. (*)
Berita Terkait
Kubu oposisi Korea Selatan menang besar dalam pemilu legislatif
Jumat, 12 April 2024 17:52 Wib
Bupati Agam antar langsung dokumen usulan calon pahlawan nasional Inyiak Canduang
Jumat, 29 Maret 2024 21:49 Wib
Perbaikan jalan nasional di Sumbar tuntas jelang Lebaran
Kamis, 28 Maret 2024 19:20 Wib
Masuk 10 besar nasional, tim penilai PPD Bappenas RI verifikasi lapangan ke Tanah Datar
Kamis, 28 Maret 2024 19:19 Wib
Antisipasi kenaikan harga, Pemkot Bukittinggi salurkan beras Badan Pangan Nasional
Senin, 25 Maret 2024 15:44 Wib
Sumbar evaluasi izin tambang yang diduga sebabkan jalan nasional rusak
Kamis, 21 Maret 2024 20:44 Wib
Bawaslu RI tindak lanjuti belasan laporan dari rekapitulasi nasional
Kamis, 21 Maret 2024 9:01 Wib
KPU RI selesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 38 provinsi
Rabu, 20 Maret 2024 20:08 Wib