Gagal Kurangi KJA, Pakar: Danau Maninjau Mati

id Danau Maninjau

Gagal Kurangi KJA, Pakar: Danau Maninjau Mati

(ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Padang, (Atara Sumbar) - Pakar bidang lingkungan hidup dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat Dr Ardinis Arain mengatakan gagalnya pemerintah untuk mengurangi jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau secara perlahan menyebabkan matinya potensi danau.

"Peristiwa ikan mati massal sudah dapat diprediksi karena adanya fenomena upwelling, bila terus begini tidak ada lagi potensi pada danau tersebut," katanya, di Padang, Rabu.

Menurutnya upwelling atau naiknya massa air dari lapisan dasar ke permukaan akibat adanya perbedaan suhu terjadi rutin seperti saat awal musim penghujan.

Seperti kematian massal ikan di Danau Maninjau tersebut terjadi saat hujan terus menerus, sehingga suhu permukaan rendah dan bagian di bawahnya yang memiliki suhu lebih hangat naik ke permukaan.

Sehingga materi organik di sekitar KJA yang didominasi pakan ikan dan sisa metabolisme naik dan mengganggu asupan oksigen untuk bernapas ikan, dan berakhir mati akibat keracunan amonia dan sulfur.

Bahkan dari pantauannya ikan mati dilempar kembali ke dana yang menyebabkan kenaikan kandungan bahan organik.

"Bila ini terus diabaikan dan KJA terus ditambah, bukan tidak mungkin Danau Maninjau tidak memiliki potensi apapun," kata dia.

Sebagai gambaran, kata dia secara lingkungan tercemar dan organisme enggan hidup di danau tersebut, kemudian secara pariwisata juga tidak bisa ditawarkan karena air kotor dan tercemar, secara ekonomi jelas tidak bisa dibudidayakan lagi ikan.

"Bila sudah begitu Maninjau merupakan danau mati," katanya.

Seharusnya, kata dia masyarakat atau pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut dengan menahan investasi terkait penambahan KJA.

Bila sudah ada ketentuan hanya 2 ribu hingga 5 ribu KJA harus dipatuhi tidak ditambah seperti saat ini hingga mencapai belasan ribu.

Alangkah baiknya kata dia, potensi konserasi atau pelestarian dan pariwisata lebih dimunculkan dibanding kepentingan menambah investasi yang jelas merugikan pemerintah.

Terkait mata pencarian penduduk setempat, perlu usaha kreatif dari pemerintah mengoptimalkan potensi danau tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan di dalamnya.

"Pemerintah tidak perlu berdalih apapun, daya dukung danau cukup terbatas, ini yang perlu dibatasi bukan hanya kepentingan ekonomi," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Sumbar Yosmeri mengatakan untuk menangani persoalan Danau Maninjau perlu adanya persamaan perspsi.

Menurut dia semua pihak baik pemerintah, lembaga perguruan tinggi, masyarakat ikut serta menangani salah satu danau kebanggaan Sumbar tersebut.

Tujuannya agar ditemukan solusi dan target penanganan tercapai. (*)