Jakarta, (Antara Sumbar) - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang melakukan inspeksi mendadak sehingga menemukan adanya pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan tenaga kerja asing di Indonesia.
"Hasil sidak tersebut membuktikan bahwa memang ada masalah tenaga kerja asing di Indonesia. Jadi tidak perlu disangkal lagi. Yang penting mencari solusi dan jalan keluar," kata Saleh melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan tenaga kerja asing tidak hanya terkait izin masuk, tetapi juga penyalahgunaan dokumen.
Inspeksi mendadak penting dilakukan tidak hanya pada saat isu mencuat, tetapi harus dilakukan secara reguler dan berkala. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perlu melakukan koordinasi agar inspeksi mendadak dapat berjalan efektif.
"Mudah-mudahan sidak yang dilakukan bukan hanya sekadar memadamkan lilin. Tetapi sudah menjadi program besar Kementerian Ketenagakerjaan. Saya kira, semua pihak akan mendukung langkah tersebut," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melakukan inspeksi mendadak di PT Hua Xing Industri yang berada di Jalan Narogong KM 20, Cileungsi, Bogor.
Hanif mendapati 18 tenaga kerja asing yang terindikasi melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang ditemukan antara lain bekerja tidak sesuai dengan izin yang diberikan, misalnya izin sebagai teknisi listrik tetapi menjadi tenaga pemasaran. Ada pula yang melanggar lokasi kerja, misalnya diberi izin bekerja di Tangerang tetapi bekerja di Bogor.
Hanif mengatakan tenaga kerja asing yang terindikasi melakukan pelanggaran izin kerja akan dibawa ke tahanan Imigrasi untuk diperiksa oleh pengawas ketenagakerjaan dan Imigrasi. (*)
Berita Terkait
Legislator sesalkan pemecatan Terawan dari keanggotaan IDI
Minggu, 27 Maret 2022 11:32 Wib
Saleh Partaonan Daulay minta pemerintah perbaiki data kasus positif COVID-19
Senin, 6 April 2020 20:39 Wib
Pangkas eselonisasi, PAN pertanyakan penunjukan wamen
Jumat, 25 Oktober 2019 15:47 Wib
Anggota DPR minta pemerintah kaji ulang sanksi penunggak iuran BPJS Kesehatan
Kamis, 10 Oktober 2019 12:52 Wib
PAN dukung Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR
Kamis, 3 Oktober 2019 13:27 Wib
PAN tidak sepakat "power sharing"
Senin, 24 Juni 2019 17:02 Wib
PAN menilai pertemuan Jokowi-AHY dalam konteks politik kebangsaan
Jumat, 3 Mei 2019 15:20 Wib
PAN minta presiden hentikan pendataan penceramah oleh Kementerian Agama
Rabu, 23 Mei 2018 8:45 Wib