Pariaman Gelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam

Pariaman, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat, menggelar rapat koordinasi bersama masyarakat untuk mengantisipasi dan penanggulangan bencana alam di daerah itu.

Wali Kota Pariaman, Mukhlis Rahman di Pariaman, Rabu, mengatakan rapat koordinasi tersebut ditujukan agar seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dapat saling bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak bahaya bencana alam.

"Dampak bahaya bencana alam tidak akan bisa ditanggulangi pemerintah secara sendiri, harus ada kerja sama semua pihak terutama masyarakat sehingga kemungkinan terburuk dapat diminimalisir," katanya saat membuka rapat koordinasi di Balaikota setempat.

Menurutnya penanganan bencana alam harus bersifat komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, terutama partisipasi masyarakat yang peduli terhadap upaya pengurangan risiko.

Pemerintah daerah meminta seluruh peserta rapat koordinasi tersebut agar kembali menyosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga pengurangan risiko bencana alam dapat ditekan.

"Dengan kembali menyosialisasikan, saat musibah bencana alam datang melanda masyarakat diharapkan tidak panik dan mengetahui langkah apa yang dilakukan," ujarnya.

Kepala Stasiun BMKG Padang Panjang Rahmat Triyono mengungkapkan perlu kesadaran dari masyarakat tentang pemahaman dari peringatan yang dikeluarkan oleh BMKG.

Ia menjelaskan bahwa di Sumatera Barat adalah daerah rawan bencana yang diperkuat dengan penelitian para ahli yang memperkirakan zona Mentawai Megatrust masih menyimpan potensi gempa dan diikuti oleh Tsunami yang mencapai 9,1 Skala Richter (SR).

"Dengan adanya rapat koordinasi, masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kewaspadaan dan kembali menyosialisasikan langkah yang perlu dilakukan saat terjadi bencana alam," ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat Yaminurizal, menyebutkan banjir, gempa bumi dan tsunami, merupakan risiko bencana alam paling tinggi di daerah itu.

Ia menjelaskan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

"Dari tiga tahap tersebut pemerintah bersama masyarakat telah melaksanakan seluruhnya setiap bencana alam yang terjadi," ujarnya. (*)