Sumbar Berharap UASBN Dibiayai APBN 2017

Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berharap Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017.

"Anggaran pelaksanaan UN kan sudah masuk APBN 2017. Kalau UN 2017 batal, kita berharap anggarannya didistribusikan ke daerah untuk biaya UASBN ini," kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar Zaenudin di Padang, Selasa.

Menurutnya jika mekanisme itu yang digunakan pemerintah pusat, maka daerah tidak perlu pusing mencari solusi anggaran mana yang digunakan untuk melaksanakan ujian tersebut.

"Sekarang APBD Sumbar 2017 sudah diketok palu. UASBN belum masuk dalam anggaran itu. Kalau nanti anggarannya benar-benar dibebankan pada daerah, maka akan sangat memberatkan," sebutnya.

Meski demikian ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumbar tetap mendukung wacana tersebut jika benar-benar menjadi kebijakan pemerintah pusat, termasuk konsekuensi anggaran yang harus disediakan.

"Kalau memang harus menggunakan APBD, maka kita akan hemat anggaran kegiatan lain," ujarnya.

Sebelumnya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan sebagai perpanjangan pemerintah pusat, pihaknya tentu mendukung wacana moratorium UN dan menggantinya menjadi UASBN.

Ia berharap anggaran yang dibutuhkan sebagai konsekuensi kebijakan itu dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan.

Sementara Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim berpendapat dana cadangan sebesar 2,5 persen dalam APBD bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan itu.

"Syaratnya harus ada dasar hukum yang jelas. Untuk hal ini perlu Instruksi Presiden (Inpres)," katanya.

Moratorium UN diganti UASBN seperti wacana yang diapungkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy masih menunggu Instruksi Presiden (Inpres) sebagai dasar hukumnya. (*)